Unifah Rosyidi: Sejak Awal PGRI Keberatan dengan PTM 100 Persen

Selasa, 18 Januari 2022 – 16:04 WIB
Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi. Foto: Mesya Mohamad/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan sejak awal pihaknya keberatan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen. 

Terlebih lagi, lanjut Unifah, PTM 100 persen itu diselenggarakan pada saat Covid-19 varian Omicron mulai masuk ke tanah air. 

BACA JUGA: Guru Positif Covid-19, 2 Sekolah di Tanjung Duren Hentikan PTM

Dia menilai pelaksanaan PTM 100 persen di sejumlah daerah terlalu tergesa-gesa. 

“Sejak awal, PGRI keberatan dengan PTM 100 persen. Sebab, sebagaimana diketahui, meskipun di Jakarta guru yang sudah divaksinasi hampir 100 persen, siswa untuk jenjang menengah 78 persen, tetapi untuk siswa SD baru dimulai vaksinasi,” ujar Unifah saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

BACA JUGA: Ahmad Basarah: Jika Kasus Omicron Meningkat, PTM Harus Dievaluasi

Dalam kondisi pandemi Covid-19, kata dia, yang paling tepat adalah mempertahankan kebijakan PTM terbatas, yang mana jumlah siswa dan juga lamanya waktu pembelajaran dibatasi.

“Dipersiapkan pembelajaran daring dan luring dengan baik. Ini jauh lebih aman, dibandingkan anak dari pagi hingga siang berada di sekolah dan hanya istirahat 15 menit,” ungkap dia.

BACA JUGA: Wagub DKI Bantah Sekolah jadi Episentrum Baru Penularan Covid-19 di Ibu Kota 

Unifah Rosyidi mengimbau pelaksanaan PTM 100 persen terutama di DKI Jakarta dievaluasi. 

Sementara itu, faktor pendukung pembelajaran seperti mutu pembelajaran hibrida ditingkatkan dan infrastruktur digital diperbaiki.

Sebagian siswa, lanjut dia, juga sudah mulai menikmati pembelajaran hibrida atau bauran.

Siswa tidak hanya terfokus mendengarkan guru tetapi juga terlibat dalam diskusi.

Plt Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan pelaksanaan PTM saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti para pakar epidemiologi, Satgas Covid-19, serta lintas kementerian dan lembaga.

“Kami juga selalu mengikuti perkembangan dinamika COVID-19 sesuai dengan Irmendagri,” kata Anang. (antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler