jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) dan Konsulat RI Tawau berkolaborasi di sektor pendidikan. Salah satu fokusnya adalah pekerja migran Indonesia (PMI).
Rektor UT Prof. Ojat Darojat M.Bus., Ph.D., mengatakan sejak didirikan pada 38 tahun lalu, UT mendapat tiga mandat besar dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa.
BACA JUGA: Ditanya Mahasiswa Universitas Terbuka soal Pilgub DKI, Begini Jawaban Cerdas Wako MadiunÂ
Pertama, pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang belum dapat diwujudkan perguruan tinggi konvensional. Kedua, pemberian kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi orang-orang yang sudah bekerja.
"Sangat sulit bagi mereka yang bekerja sambil mengikuti kuliah di perguruan tinggi tatap muka, apalagi harus meninggalkan pekerjaannya," kata Prof. Ojat dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara UT dengan Konsulat RI Tawau secara daring, Rabu (28/12).
BACA JUGA: Prof Ojat Mengajak PMI di Korsel Kuliah di Universitas Terbuka, Akses Diperluas
Ketiga, meningkatnya jumlah lulusan SMA, sementara daya tampung perguruan tinggi tatap muka masih terbatas. Dengan semangat mewujudkan tiga misi tersebut, kata Prof. Ojat, UT telah berkomitmen untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi semua warga negara Indonesia (WNI) di mana pun berada, termasuk yang berada di luar negeri.
UT juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui nota kesepahaman pada 7 Februari 2012 dan telah diperbaharui tahun 2019. Nota tersebut berisi tentang kesepakatan kerja sama dalam peningkatan akses dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi di luar negeri melalui sitem pendidikan terbuka serta jarak jauh.
BACA JUGA: Universitas Terbuka Gelar TING XIV, Guru Harus Terus Belajar, Jangan Kalah dengan Ini
Prof. Ojat menjelaskan melalui nota kesepahaman tersebut, WNI di luar negeri yang berkeinginan memanfaatkan layanan pendidikan tinggi melalui Universitas Terbuka, bisa langsung dan/atau melalui kantor perwakilan Indonesia di negara yang memiliki perwakilan tetap, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Konsulat Republik Indonesia (KRI) dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDE).
Dalam memfasilitasi pelayanan pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berada di luar negeri, ujar Prof. Ojat, sejak 2014, UT telah membuka satu unit kerja baru, yang secara khusus menangani pelayanan bagi mahasiswa UT di luar negeri. Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri (UPBJJ-UT LLN) karakteristiknya khas.
"Itu sebabnya nama unit kerja tersebut diubah menjadi Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri (PPMLN)," terang Prof. Ojat.
Sampai tahun 2022 ini, UT telah menyediakan pelayanan pendidikan di 50 Negara dan 90 kota, khususnya di kantong-kantong pekerja migran Indonesia, seperti Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi (Riyadh, Mekah, Madinah, dan Jeddah).
Khusus di Malaysia, jumlah mahasiswa aktif sebanyak 972 orang dengan rincian mahasiswa UT di Kuala Lumpur sebanyak 244 mahasiswa. Penang sebanyak 294 mahasiswa, Johor (212), Kinabalu (63), Kucing (36) dan Tawau sebanyak 40 mahasiswa.
Pada kesempatan sama, Konsul RI Tawau Heni Hamidah mengatakan kerja sama dengan UT merupakan salah satu bentuk memberikan perlindungan kepada WNI. Jumlah WNI di Tawau sekitar 172 ribu. Ini jumlah yang terdata di sistem, sedangkan kondisi real-nya bisa dua sampai tiga kali lipat.
"Sektor pendidikan menjadi salah satu cara melindungi PMI di Tawau," ujarnya.
Dia menyebutkan sebanyak 40 PMI Tawau sudah menjadi mahasiswa UT. Mereka tersebar di program studi PGSD, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, manajemen. Yang menggembirakan beberapa lulusan UT Tawau sudah menjadi staf di Konsulat RI.
"Insyaallah Januari 2023, Konsulat RI dan PPMLN akan menggelar wisuda. Kami berharap rektor UT bisa hadir secara langsung," kata Konsul Heni Hamidah. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad