Aliran DAK untuk SMK ini dijelaskan oleh Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Anang Tjahyono.
"DAK untuk SMK ini jumlahnya juga besar, mencapai Rp 2,4 triliun," katanya usai memimpin pendandatangan MoU antara 73 perusahaan Korsel di Indonesia dengan 120 SMK di kemarin (11/12).
Anang mengatakan, dengan adanya aliran DAK ini maka tidak ada lagi ceritanya SMK-SMK yang mengeluh kekurangan duit. Bahkan sampai ada SMK kesulitan untuk memperbaiki sudut-sudut sekolah yang rusak. Aliran DAK ini di luar alokasi dana BOS SM (Bantuan Operasional Sekolah Menengah) yang bersifat dekonsentrasi.
Dia mengatakan, aliran DAK untuk SMK ini difokuskan untuk kegiatan fisik. Seperti untuk rehab sekolah, pengadaan ruang kelas baru, pengadaan buku-buku perpustakaan dan sebagainya. Anang menjelaskan, aliran DAK untuk SMK yang mencapai Rp 2,4 triliun ini sebar untuk seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Saat ini total jumlah SMK di seluruh Indonesia mencapai 10.640 unit. Dari jumlah tersebut, total siswa yang belajar di sekolah mencapai 4.014.000 anak. Dengan adanya DAK ini, Anang mengatakan bisa mendongkrak populasi SMK dibandingkan SMA. Saat ini komposisi perbandingan antara SMK dengan SMA hampir 50:50.
Ketika hak SMK ditambah, Anang mengatakan kewajibannya juga ditambah. Anang mengatakan mulai tahun depan setiap SMK harus mengembangkan semacam corporate social responsibility (CSR). Nantinya setiap SMK harus memberdayakan masyarakat di sekitarnya. "Sebagai permulaan, kita kembangkan SMK percontohan dulu," kata dia.
Sistem CSR untuk SMK ini nantinya akan menjaring pemuda-pemuda putus sekolah atau pengangguran di sekitarnya. Orang-orang yang tidak produktif ini nantinya didik sehingga bisa menjadi produktif. "Dari pada mereka menganggur terus, lalu sukanya tawuran," tandasnya.
Dia mencontohkan ada SMK yang sudah berhasil memproduksi mobil, maka bisa menjadi warga sekitar yang tidak produktif untuk dilatih menjadi supir atau montir. Setelah dilatih dan mahir, warga masyarakat itu akan diberikan sertifikat keahlian. Dengan modal sertifikat itu, diharapkan mereka bisa mudah mencari pekerjaan. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendikbud: Ini Sejarah Baru PTN
Redaktur : Tim Redaksi