jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing, mengatakan seharusnya pemerintah tidak beralasan terkendala anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Emrus menegaskan sudah seharusnya para honorer diangkat menjadi CPNS.
BACA JUGA: Pimpinan Honorer K2: Mas Menteri Nadiem kok Tega Banget
“Kalau saya mengatakan, sorry kalau agak sedikit tegas, honorer harus diangkat oleh pemerintah. Tidak ada alasan mengatakan anggaran tak ada,” kata Emrus menjawab jpnn.com, Minggu (1/12).
Seperti diketahui, nasib ratusan ribu tenaga honorer K2 masih terkatung-katung. Meski revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2020, belum ada kepastian masalah honorer tuntas.
BACA JUGA: Motor Listrik Asal Hong Kong Ini Tantang Gesits dan PCX Electric di Indonesia
DPR pada prinsipnya setuju honorer diangkat menjadi CPNS, tetapi persoalannya selama ini ada di sisi pemerintah dan kemampuan keuangan negara.
"Sekali lagi dengan segala hormat, DPR sifatnya setuju. Problemnya pemerintah yang tahu anggarannya, yang tahu kemampuan anggaran kita," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Akhmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11).
BACA JUGA: Data Ulang Honorer K2, Lantas Kelompokkan Berdasar Lama Pengabdian
Emrus pun mempertanyakan kalau pemerintah beralasan tak punya anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer menjadi CPNS, kenapa bisa mengangkat banyak wakil menteri, staf khusus presiden, maupun direktur jenderal yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.
Selain itu, kata dia, masalah rasuah juga masih terjadi di negeri ini sehingga anggaran yang seharusnya digunakan dengan baik malah dikorupsi oknum-oknum.
“Pertama, kenapa ada anggaran untuk wakil menteri? Kedua, kenapa ada anggaran pejabat negara rangkap dua jabatan, misal di dirjen sekaligus komisaris BUMN? Ketiga, bukankah masih terjadi korupsi di negeri ini?” ungkap Emrus.
Ia mengatakan kalau persoalan ini bisa dikelola dengan baik, serta melakukan pencegahan dan memberantas korupsi di instansi pemerintah maupun di semua sektor, tak ada rangkap jabatan pejabat, dan lainnya, maka hampir dipastikan tidak akan ada kendala anggaran untuk menyelesaikan persoalan honorer.
Emrus mengingatkan negara harus berpedoman pada Sila Kelima Pancasila “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dalam menjalankan kebijakan, termasuk di dalamnya menuntaskan masalah honorer dengan berkeadilan.
"Masa untuk mengangkat honorer tidak ada duit, tetapi untuk jabatan wakil menteri yang jumlahnya banyak, sorry to say juga ada pula pengangkatan staf khusus presiden yang gajinya Rp 51 juta, belum lagi fasilitasnya, bisa,” ujar Emrus.
Pengamat dari Universitas Pelita Harapan, itu lantas mempertanyakan bagaimana sebenarnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Sebab, kata dia, bukankah honorer ini termasuk katagori kelompok masyarakat kecil.
“Jadi, keberpihakan kepada masyarakat kecil ini harus ditunjukkan dalam semua perilaku pemerintah. Oleh karena itu, saya kalau alasannya tidak ada anggaran, tidak dapat diterima akal sehat,” kata Emrus.
Lebih lanjut Emrus menegaskan, pemberantasan korupsi juga harus diperkuat supaya anggaran negara benar-benar diperuntukan demi kepentingan rakyat.
“Kalau bisa pada level zero corruption. Kalau sudah begitu jangankan untuk honorer, bonus untuk ASN, untuk pemulung, pengemis, juga bisa diberikan sehingga saya kira masyarakat bisa lebih sejahtera. Bisa dibangun rumah kecil untuk mereka (pengemis dan pemulung),” paparnya.
Sekali lagi, Emrus mengingatkan pemerintah harus menggunakan prinsip berpikir berdasar Sila Kelima Pancasila.
“Jadi, kalau ada pemerintah, siapa pun itu bilang tidak ada anggaran saya pikir tidak bisa diterima akal,” ungkap Emrus lagi. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy