Berbicara melalui sambungan telepon, Jumat (16/11), Taufik menyatakan, para perangkat desa sebenarnya tidak menuntut harus diangkat menjadi PNS secara bersamaan. Pasalnya, para perangkat desa juga realistis dengan kondisi yang ada.
"Opsinya, kalau secara bertahap tidak bisa (diangkat jadi PNS,red) mereka pun siap kalau ada kualifikasi misalnya setelah masa pengabdian berapa tahun. Jadi posisi kita memang seharusnya mengakomodir keinginan yang diperjuangkan," kata Taufik.
Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) itu menambahkan, dirinya sudah berkeliling untuk bertemu dengan masyarakat desa di berbagai daerah. Misalnya belum lama ini, Taufik menemui ribuan perangkat desa di Blitar, Jawa Timur.
Taufik mejelaskan, dalam kegiatan sebagai rangkaian sosialisadi RUU Desa itu dirinya menegaskan tentang pentingnya negara memerhatikan kesejahteraan perangkat desa. Saat ini, sebutnya, pembahasan RUU Desa sudah mengalami cukup banyak kemajuan. "Semua fraksi sudah memberikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan RUU Desa sudah mulai masuk pembahasan," sambungnya.
Lantas bagaimana dengan sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) atas RUU Desa" Taufik yang juga Sekretaris Jenderal PAN itu mengungkapkan, ada dua hal pokok yang tengah diperjuangkan fraksinya. Yakni tentang status PNS bagi perangkat desa dan masa jabatan kepala desa.
"Kalau PAN sudah jelas, kita mendukung perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap. Sikap resmi kita, masa jabatan kepala desa itu delapan tahun dan bisa dipilih lagi untuk satu periode," ucapnya.
Ditegaskannya pula, jika pembahasan RUU Desa bisa dipercepat maka nasib para perangkat desa pun akan segera mendapat kepastian. "Kita juga berharap fraksi lain juga mengeluarkan DIM yang sama," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Tidak Harus Jalankan Rekomendasi Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi