jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengingatkan para menteri pembantu Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla agar menyampaikan data yang objektif saat memberikan laporan.
Kata Riza, jangan hanya menyampaikan informasi, 'asal bapak senang' (ABS). Karena hal itu justru akan menjerumuskan presiden.
BACA JUGA: Fadli Zon Tulis Puisi untuk Dua Tahun Jokowi-JK, Silakan Baca...
"Jangan sampai para menteri sampaikan data yang tak rasional, harus data objektif. Mohon maaf, menteri sekarang (masih ada,red) yang ABS (asal bapak senang,red)," ujar Riza saat menjadi pembicara pada sebuah diskusi di Cikini, Sabtu (22/10).
Riza mengingatkan hal itu karena Jokowi tidak mungkin menguasai seluruh hal-hal teknis.
BACA JUGA: Jika Agus Rahardjo Ogah Diperiksa, Imbasnya Bakal ke KPK
Karena itu, Jokowi membutuhkan informasi secara objektif dari para menteri maupun direktur jenderal yang ada di tiap kementerian.
"Tugas menteri itu memberi tahu, misalnya kalau di kanan ada jurang, ya jangan ke kanan. Makanya saya setuju Pak Jonan (mantan Menteri Perhubungan,red) diangkat lagi (menjadi Menteri ESDM,red). Dia menyampaikan data apa adanya. Tapi ini malah ada menteri, (menyatakan,red) semuanya bisa (sesuai keinginan presiden,red). Padahal itu salah, bahkan bakal mencederai presiden sendiri," papar Riza.
BACA JUGA: Gerindra Minta Jokowi Setop Terima Investasi dari Tiongkok
Riza lantas mencontohkan di bidang ekonomi. Kenyataan yang terjadi, memperlihatkan banyak masalah. Misalnya dari sisi investasi, banyak perusahaan asing menutup usahanya di Indonesia.
Misal Toshiba, Ford Motor, dan sejumlah perusahaan asing lain.
"Penerimaan pajak juga menurun. Pada 2014 mencapai 91.5 persen. Turun menjadi 81.5 persen di 2015 dan di akhir September 2016 itu baru 55 persen," ujar Riza.
Kondisi ini menurut Riza, tentu perlu menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan, pascadua tahun pemerintahan saat ini.
"Saat ini penerimaan pajak menurun, pertumbuhan ekonomi juga menurun. Jadi ke depan, Jokowi-JK harus fokus pada ekonomi dan hukum. Karena masyarakat ingin ada yang disebut dengan keadilan. Selain itu, kebutuhan masyarakat juga ujung-ujungnya perut. Sembako sekarang susah, lapangan pekerjaan juga perlu didahulukan," tandas Riza.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Konon Inilah Perbedaan Pencitraan Era Jokowi dan SBY
Redaktur : Tim Redaksi