JAKARTA--Penanganan wilayah perbatasan oleh Pemerintah Indonesia hingga kini dinilai masih setengah hati. Akibatnya, tidak saja wilayahnya yang miskin infrastruktur, namun masyarakatnya juga mayoritas hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan satu kementerian yang secara khusus menangani masalah perbatasan ini.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional bertema “Mewujudkan Wilayah Perbatasan Menjadi Halaman Depan Negara RI,” yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Nusantara V DPD/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/3).
“Sudah 69 tahun kita merdeka, tapi kita lihat kondisi wilayah perbatasan kita masih sangat memprihatinkan. Sangat kontras dengan wilayah perbatasan negara-negara tetangga,” ungkap Rusli.
Rusli menyebut bahwa secara umum, masalah yang terjadi di wilayah perbatasan RI adalah minimnya infrastruktur, sehingga tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makanya, tidak heran bila sering terdengar terjadi kasus eksodus masyarakat Indonesia ke negara tetangga.
“Bahkan ada yang tidak tahu siapa nama Presiden kita. Ini kan sangat miris,” sebut Rusli seraya menerangkan, betapa kontrasnya wilayah perbatasan RI, misalnya di Riau bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan Malaysia atau Singapura.
Di kedua negara itu, kondisinya sudah mentereng dengan jalanan yang diaspal mulus dan masyarakatnya juga sudah sejahtera. Sementara kondisi di wilayah perbatasan Indonesia masih gelap gulita, bahkan masih banyak yang hutan belantara.
“Harus ada komitmen yang jelas. Oleh karena saya mengusulkan perlu dibentuk satu kementerian khusus dengan tupoksi yang jelas mengurusi masalah perbatasan. Apakah itu mungkin namanya Kementerian Kelautan, Perikanan dan Perbatasan atau lainnya,” usul politisi Golkar itu.
Rusli mengakui bahwa saat ini memang sudah ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), namun nampaknya belum mampu menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan. “Saya dengar tahun ini sudah ada anggaran Rp3 triliun untuk wilayah perbatasan ini. Namun tentu saja belum cukup,” tegasnya.
Rusli mengakui bahwa mengurus wilayah perbatasan tidaklah gampang. Apalagi, banyak sekali pulau-pulau yang bahkan sebagian belum ada namanya. Paling tidak, RI memiliki 17.504 pulau. 103 pulau di antaranya ada di Provinsi Riau. Belum lagi kasus-kasus perdagangan illegal, seperti illegal fishing hingga illegal logging di wilayah perbatasan yang sebenarnya sangat merugikan Indonesia. Dalam kegiatan yang sama, selain Gubernur Riau Rusli, juga tampil sebagai pembicara Gubernur Sulut, Maluku dan Wakil Gubernur Kalbar.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik, Presiden Dinilai Langgar Konstitusi
Redaktur : Tim Redaksi