jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menyikapi pernyataan Gatot Nurmantyo tentang kebangkitan PKI dan pelengseran dari jabatan Panglima TNI karena melarang film G30S PKI.
Menurut Usman, film itu sendiri sudah mengalami revisi oleh Jenderal Angkatan Darat sendiri pada era Orde Baru.
"Versi orde baru yang dituangkan dalam film G30S PKI itu ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie, Jenderal Yunus Yosfiah lalu ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie ketika itu, Juwono Sudarsono," kata Usman dalam diskusi daring, Selasa (29/9).
Oleh karena itu, Usman menilai narasi yang dibangun oleh Gatot tak masuk akal.
BACA JUGA: Deklarasi KAMI Ditolak di Surabaya, Gatot Nurmantyo Malah Senang dan Bersyukur
"Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era Reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal," tambah Usman.
Selanjutnya, di era Gus Dur, ada upaya melakukan pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu.
Salah satunya usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang Larangan Ajaran Marxisme komunisme dan Leninisme.
"Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi akar rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI," papar Aktivis HAM itu.
Namun demikian, Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra menentang langkah Gus Dur yang melakukan rekonsiliasi tersebut.
Lalu, di era Megawati Soekarnoputri itu bahkan muncul sebuah Undang-undang yang melarang ikut pemilu untuk orang-orang yang dianggap terlibat PKI.
BACA JUGA: Pernyataan Gatot Nurmantyo Soal PKI Bangkit Bisa Jadi Benar, Bukan Mainan Politik!
Namun, UU itu dianulir MK karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.
"Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara. Jadi, meski mantan PKI dibolehkan untuk ikut pileg sebagai warga negara," sebut Usman.
Lebih lanjut Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Presidium KAMI salah satu indikasi adanya kebangkitan Komunis adalah adanya oligarki.
Menurut Usman pandangan tersebut keliru, sebab oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA JUGA: Video Adegan tak Senonoh Janda Muda Tersebar sampai ke Lingkungan Sekolah Anak
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga