jpnn.com, JAKARTA - Penceramah Ustaz Yusuf Mansur turut menyoroti rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan yang menuai polemik.
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran itu pun mempertanyakan langkah pemerintah setelah adanya penolakan dari organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah.
BACA JUGA: Heboh Hujan Es di Masjidil Haram, Ustaz Yusuf Mansur Ingatkan Hal ini
"Kalau dua lembaga yang lebih gede dari gaban ini sudah menolak, masa iya pemerintah dan kementerian terkait jalan terus? Rada gak mungkin," tulis Yusuf Mansur melalui akunnya di Instagram, Sabtu (12/6).
Pesohor kelahiran 19 Desember 1976 itu menyarankan agar dua organisasi keagamaan itu diperbesar agar bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih baik terhadap kebijakan pemerintah.
BACA JUGA: Hadapi Konferwil NU DKI, Ustaz Yusuf Mansur Doakan Gus Jazil
Dia juga mengajak anak-anak di tanah air untuk ikut andil dengan masuk ke lembaga pendidikan milik NU dan Muhammadiyah.
"Bikin terus ekosistem perjuangan sosial, seni, budaya, dan ekonomi, lebih masif dan lebih menggurita lagi. Sehingga punya daya, power, dan alat tawar yang ciamik banget,” lanjutnya.
BACA JUGA: Disebut Dai Penjilat Penguasa, Begini Reaksi Ustaz Yusuf Mansur
Menurut pria yang karib disapa UYM itu, dengan kekuatan besar dua organisasi tersebut bisa masuk ke ranah lain.
"Di industri keuangan, pasar modal, pasar saham, pasar uang, bursa efek, perbankan, pasar digital, kudu ada yang diambil dan diakusisi bareng nih sama NU dan Muhammadiyah," tuturnya.
Yusuf Mansur berharap seluruh masyarakat Indonesia terus mengawal pemerintah agar berjalan sesuai dengan napas proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.
"Saya percaya kekuatan niat baik semua pihak. Insyaallah negeri ini malah bersatu padu semuanya tanpa kecuali," katanya. (jlo/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh