Usul Tambahan PSO bagi PT KAI

Senin, 13 Agustus 2012 – 03:28 WIB
JAKARTA - Anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk PT Kereta Api (KA) pada 2012 sekitar Rp400 miliar perlu ditambah. Sebab, kereta sebagai moda transportasi massal merupakan salah satu alat utama pelayanan publik dalam mendukung perekonomian negara.

"Saya lihat PSO Kereta Api harus ditambah, karena ini pelayanan publik yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan," tandas Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa bersama usai membagikan makanan buka puasa bersama bagi penumpang KA di Stasiun Gambir Jakarta, Minggu (12/8).

Ali yang dalam kesempatan itu didampingi Kepala Stasiun Gambar, Edy Koeswoyo, menambahkan, pemerintah seharusnya memberikan anggaran yang cukup kepada PT KA untuk membenahi infrastruktur pendukungnya. Salah satu infrastruktur pendukung yang perlu adalah pembangunan jalur ganda.

"Kebutuhan yang mendesak saat ini pembangunan rel ganda. Ini harus mendapat prioritas untuk mendorong kinerja PT KA dalam melayani publik,” imbuh Ali yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu,

Namun demikian dia mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan proyek infrastruktur sementara kualitas layanan dikesampingkan. Salah satu yang harus serius ditangani adalah fenomena tahunan arus mudik lebaran agar pemudik bisa terlayani dengan baik, aman dan nyaman.

“Harusnya bisa melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pelayanan publik secara terencana tanpa mengurangi kualitas. Jika tidak, maka proyek semacam ini bisa menjadi proyek abadi dan banyak anggaran sia-sia,” kata Ali.

Karenanya dalam kesempatan itu Ali menyesalkan perbaikan infrastruktur dan transportasi yang selalu dikerjakan mendekati masa Idul Fitri. Padahal, lebaran terjadi setiap tahun. “Seharusnya proyek-proyek terkait pelayanan publik mendapat priroritas. Jangan baru dilaksanakan menjelang mudik,” ujarnya.

Selain itu Ali juga meminta PT Jasa Raharja bertindak cepat dalam memberi santunan kepada para korban kecelakaan selama mudik lebaran. “Kalau perlu Jasa Raharja merespon 24 jam menjelang Idul Fitri. Berikan hak mereka yang sedang tertimpa musibah, jangan sampai ditahan-tahan, apalagi dipersulit,” tutur mantan anggota DPR dari Fraksi PKB itu.  (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta TNI Kerahkan Armada untuk Bantu Pemudik

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler