JAKARTA - Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Ellen Tangkudung mengusulkan penggabungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Hubangan Darat di Kementerian Perhubungan dalam satu kementerian. Menurutnya, penggabungan tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jalan dan semua rambu-rambu keselamatan tersedia dan dipasang bersamaan dengan selesainya pembangunan satu ruas jalan.
"Selama ini, jalan dibangun oleh Dirjen Bina Marga di Kementerian PU sementara rambu-rambu jalan disediakan oleh Dirjen Hubda di Kementerian Perhubungan. Kalau dua Dirjen ini digabung pada satu kementerian tentu akan lebih efektif dalam menyediakan jalan bagi masyarakat," kata Ellen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (16/7).
Dikatakannya, kecelakaan lalu-lintas di ruas jalan yang baru saja selesai dibangun dan tidak dilengkapi rambu-rambu keselamatan sudah memakan banyak korban. "Selama ini kejadian tersebut belum jadi perhatian publik karena media belum fokus saja mengungkapnya. Padahal dari sisi jumlah, cukup tinggi korbannya," ujar dia.
Selain itu, Ellen juga mengkritisi ketidaktegasan pasal-pasal keselamatan jalan dalam UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. "Di saat terjadi kecelakaan lalu-lintas yang jelas-jelas penyebabnya karena tidak ada rambu-rambu keselamatan jalan, yang salah tetap saja korban sementara instansi terkait tidak pernah dimintai pertanggung jawabannya," ungkap Ellen.
Terkait dengan revisi UU Jalan yang saat ini dibahas di DPR, Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan agar pasal-pasal keselamatan dirumuskan secara lebih tegas dan ada institusi yang bertanggung jawab. "Kalau memang ada kelalaian negara dalam sebuah kecelakaan, harus ada institusi pemerintahan yang bertanggung jawab," harapnya.(fas/jpnn)
"Selama ini, jalan dibangun oleh Dirjen Bina Marga di Kementerian PU sementara rambu-rambu jalan disediakan oleh Dirjen Hubda di Kementerian Perhubungan. Kalau dua Dirjen ini digabung pada satu kementerian tentu akan lebih efektif dalam menyediakan jalan bagi masyarakat," kata Ellen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (16/7).
Dikatakannya, kecelakaan lalu-lintas di ruas jalan yang baru saja selesai dibangun dan tidak dilengkapi rambu-rambu keselamatan sudah memakan banyak korban. "Selama ini kejadian tersebut belum jadi perhatian publik karena media belum fokus saja mengungkapnya. Padahal dari sisi jumlah, cukup tinggi korbannya," ujar dia.
Selain itu, Ellen juga mengkritisi ketidaktegasan pasal-pasal keselamatan jalan dalam UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. "Di saat terjadi kecelakaan lalu-lintas yang jelas-jelas penyebabnya karena tidak ada rambu-rambu keselamatan jalan, yang salah tetap saja korban sementara instansi terkait tidak pernah dimintai pertanggung jawabannya," ungkap Ellen.
Terkait dengan revisi UU Jalan yang saat ini dibahas di DPR, Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan agar pasal-pasal keselamatan dirumuskan secara lebih tegas dan ada institusi yang bertanggung jawab. "Kalau memang ada kelalaian negara dalam sebuah kecelakaan, harus ada institusi pemerintahan yang bertanggung jawab," harapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SDA Tegaskan Survei Bukan Penentu Suara PPP
Redaktur : Tim Redaksi