JAKARTA - Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) memastikan data dalam KTP elektonik (e-KTP) tetap aman baik isi maupun keasliannya. Artinya, data dalam e-KTP tetap tunggal dan tak bisa digandakan.
Kepala Direktorat Pengamanan Sinyal Deputi Pengamanan Persandian Lemsaneg, Pratama D Persadha mengungkapkan, selama ini sudah dikenal adanya modus kejahatan di dunia melalui penggandaan kartu ATM maupun kartu kredit. Menurutnya, hal serupa juga bisa terjadi pada e-KTP.
"Bagaimana bila e-KTP itu hilang atau dapat digandakan seperti halnya kartu kredit atau ATM? Bila hal itu sampai terjadi, berarti data pada e-KTP tidaklah otentik," kata Pratama di Jakarta, Minggu (20/1).
Dipaparkannya, beragam permasalahan akan timbul ketika e-KTP resmi diberlakukan. Di antaranya adalah sulitnya menempatkan e-KTP tersebut menjadi suatu bentuk dokumen elektronik yang otentik. "Data identitas yang terdapat pada e-KTP haruslah dapat dibuktikan otentik, tidak dapat dicopy/digandakan, dihapus, diganti atau dipindahkan," tegasnya.
Meski demikian ditegaskannya, Lemsaneg telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan pihak terkait lainnya guna merancang pengamanan sistem e-KTP. Menurut Pratama, pengamanan e-KTP agar tetap otentik itu merupakan tahap awal dalam rangka membangun sistem otentikasi nasional secara elektronik (National e-Authentication) bagi dokumen-dokumen pemerintahan.
Bahkan Lemsaneg selama 16-17 Januari lalu ikut "Seminar Internasional Cyberlaw Tentang National E-Authentication” di Bali. Dalam seminar yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri itu dibahas pula tentang aspek hukum terkait konsekwensi pelayanan publik yang terhubung via dunia maya.
Pratama menjelaskan, dalam beberapa dasawarsa terakhir banyak negara telah mengembangkan sistem hukum nasional yang mengakomodir perkembangan teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan cyber law. Karenanya dalam rangka penerapan e-KTP, Lemsaneg mendorong agar program nationel e-authentication juga memberlakukan identitas tunggal di dunia maya.
"Diharapkan dengan adanya national e-authentication ini, data identitas yang terdapat pada e-KTP akan menjadi suatu bukti otentik dalam penegakan hukum ruang cyber," pungkasnya.(ara/jpnn)
Kepala Direktorat Pengamanan Sinyal Deputi Pengamanan Persandian Lemsaneg, Pratama D Persadha mengungkapkan, selama ini sudah dikenal adanya modus kejahatan di dunia melalui penggandaan kartu ATM maupun kartu kredit. Menurutnya, hal serupa juga bisa terjadi pada e-KTP.
"Bagaimana bila e-KTP itu hilang atau dapat digandakan seperti halnya kartu kredit atau ATM? Bila hal itu sampai terjadi, berarti data pada e-KTP tidaklah otentik," kata Pratama di Jakarta, Minggu (20/1).
Dipaparkannya, beragam permasalahan akan timbul ketika e-KTP resmi diberlakukan. Di antaranya adalah sulitnya menempatkan e-KTP tersebut menjadi suatu bentuk dokumen elektronik yang otentik. "Data identitas yang terdapat pada e-KTP haruslah dapat dibuktikan otentik, tidak dapat dicopy/digandakan, dihapus, diganti atau dipindahkan," tegasnya.
Meski demikian ditegaskannya, Lemsaneg telah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan pihak terkait lainnya guna merancang pengamanan sistem e-KTP. Menurut Pratama, pengamanan e-KTP agar tetap otentik itu merupakan tahap awal dalam rangka membangun sistem otentikasi nasional secara elektronik (National e-Authentication) bagi dokumen-dokumen pemerintahan.
Bahkan Lemsaneg selama 16-17 Januari lalu ikut "Seminar Internasional Cyberlaw Tentang National E-Authentication” di Bali. Dalam seminar yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri itu dibahas pula tentang aspek hukum terkait konsekwensi pelayanan publik yang terhubung via dunia maya.
Pratama menjelaskan, dalam beberapa dasawarsa terakhir banyak negara telah mengembangkan sistem hukum nasional yang mengakomodir perkembangan teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan cyber law. Karenanya dalam rangka penerapan e-KTP, Lemsaneg mendorong agar program nationel e-authentication juga memberlakukan identitas tunggal di dunia maya.
"Diharapkan dengan adanya national e-authentication ini, data identitas yang terdapat pada e-KTP akan menjadi suatu bukti otentik dalam penegakan hukum ruang cyber," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SIKIB Ikut Bantu Korban Banjir
Redaktur : Tim Redaksi