jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan tiba-tiba muncul di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (5/9). Info yang beredar menyebut mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjalani pemeriksaan terkait kasus suap yang menyeret Muhammad Yahya Fuad semasa aktif menjadi bupati Kebumen.
Namun, Taufik menyatakan kedatangannya di KPK untuk menjelaskan mekanisme pembahasan anggaran di DPR. “Ini penyelidikan. Saya saksi cuma dimintai keterangan bagaimana mekanisme penganggaran secara mekanisme di DPR,” ujarnya di KPK.
BACA JUGA: PACUL Berdemo di Depan Gedung KPK, Ini Tuntutannya
Taufik mengatakan dirinya sebagai wakil ketua DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan sehingga dimintai keterangan soal mekanisme pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, katanya, ada penyidik yang mengonfirmasinya soal alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan mafia anggaran.
Hanya saja Taufik enggan membeberkannya. “Semua yang saya tahu tentang anggaran saya sampaikan ke penyelidik," ujarnya.
BACA JUGA: Respons KPK soal Dugaan Roy Suryo Bawa Barang Kemenpora
Bahkan, Taufik memastikan kasus itu belum ada tersangkanya. “Ini bukan penyidikan kok," tegasnya.
Namun, sumber JawaPos.com di KPK mengatakan, pemeriksaan terhadap Taufik merupakan pengembangan dari kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. "Pengembangan kasus Kebumen," terang sumber tersebut.
BACA JUGA: KPK Yakin Banget Roda Pemerintahan di Malang Tak Terganggu
Bahkan, sumber itu menyebut Taufik mengetahui adanya suap dan gratifikasi yang diterima Yahya sebagai fee sejumlah proyek di Kebumen. Hanya saja, sumber itu masih enggan membeber lebih jauh soal keterlibatan Taufik. “Masih penyelidikan,” katanya.
Sedangkan persidangan terhadap Yahya di Pengadilan Tipikor Semarang pada awal Juli lalu mengungkap adanya aliran uang Rp 3,7 miliar ke Taufik Kurniawan. Fuad menyebut uang itu untuk pelicin agar Kebumen memperoleh DAK dari APBN 2016.
Pemberian fee tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut pertemuan antara Yahya dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Yahya menyebut adanya kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK senilai Rp 100 miliar cair.
Menurut Yahya, fee tersebut sudah diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik. Wakil ketua umum PAN itu merupakan anggota dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara.(ipp/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tersisa 4 Anggota DPRD Kota Malang, Itu pun yang 2 Sakit
Redaktur : Tim Redaksi