jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mendapat pujian dari berbagai pihak karena menangani kasus dugaan korupsi distribusi dan pengelolaan angkutan semen PT Semen Baturaja 2017-2021.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan belum banyak kasus di lingkungan perusahaan negara yang dibongkar aparat penegak hukum (APH).
BACA JUGA: Mafia Tanah di Sleman Bikin Negara Tekor Miliaran Rupiah, Kejati DIY Bergerak
"Banyak kasus korupsi di BUMN dan ada usahanya. Selama ini didiamin saja karena kejaksaan dulu enggak punya politic will untuk menyelidiki. Jadi, masuknya ke anak perusahaan BUMN itu bagus. Besok-besok bisa jadi contoh untuk Jaksa (Agung) baru," ucap Uchok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/4).
Menurut Uchok, ada banyak kasus korupsi di perusahaan negara, dengan modus melibatkan mitra dagang.
BACA JUGA: Buron 4 Tahun, Terpidana Korupsi Ini Ditangkap Kejati Sumut
“Proyek-proyek di BUMN itu biasanya diberikan kepada mitranya. Kalau buka mitranya, tidak dapat. Jadi, harus dekat-dekat. Kita dengan BUMN bukan persaingan, tetapi harus ada kedekatan. Berarti sesajennya harus banyak, tidak ada makan siang gratis,” tuturnya.
Kejaksaan pun diminta memperhatikan beberapa hal dalam mengusut kasus tipikor di lingkungan BUMN dan anak usahanya. Salah satunya, perusahaan pelat merah biasanya berkilah bahwasanya kerugian yang timbul karena murni bisnis.
“Harus hati-hati. Mereka selalu berdalih bahwa ini bukan korupsi, tetapi kerugian karena bisnis, B2B (business to business),” ujarnya.
Selain itu, utamakan pengusutan kasus-kasus baru di BUMN sebagai efek kejut (shock therapy).
"Jangan ambil kasus lama, tetapi kasus baru supaya itu ada efek terapinya. Jadi, orang BUMN baca juga, 'Ah, kasus lama ini yang diambil, enggak apa-apa, kita ‘pesta’ dulu.’”
Diketahui, Kejati Sumsel memeriksa Kantor PT Baturaja Multi Usaha (BMU), anak usaha Semen Baturaja, di bidang distribusi dan transportasi, di Palembang, Rabu (12/4) lalu. Pemeriksaan dilakukan usai munculnya dugaan penyimpangan distribusi dan pengelolaan angkutan semen sepanjang 2017-2021.
Plt. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Adi Muliawan, menerangkan, penggeledahan dalam rangka pengumpulan barang bukti.
Namun, dirinya enggan membongkar konstruksi perkara sebelum mendapatkan kecukupan alat bukti dan rangkaian selanjutnya.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul