jpnn.com - JAKARTA PUSAT - Mantan anggota tim sukses (timses) Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus proyek pengadaan bus Transjakarta (busway) karatan yang kini diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak ingin terkena imbas, DPD PDIP Jakarta langsung mengambil sikap. Mereka mempersilakan aparat hukum mengusut kasus tersebut sampai tuntas.
Partai berlambang banteng moncong putih itu berjanji tidak akan melindungi kadernya yang terlibat dalam proyek beraroma korupsi tersebut. “Usut semua sampai tuntas. Jangan pandang bulu,” tegas Wakil Ketua FPDIP DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Senin (10/3).
BACA JUGA: Ahok: Michael Bimo Ngaku-ngaku Dekat Jokowi
Menurut dia, jika kasus tersebut diambangkan, hal itu justru akan merugikan PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI beberapa waktu lalu. Prasetyo meminta agar pengusutan tidak hanya berhenti pada pejabat dinas perhubungan (dishub).
“Siapapun itu, mau mantan tim sukses, simpatisan, kolega di partai atau apapun, ya harus disikat habis,” katanya.
BACA JUGA: Korsleting Listrik, Hotel Sahid Nyaris Terbakar
Kisruh pengadaan busway memang makin melebar. Sejumlah armada untuk transportasi masal di DKI itu didatangkan dari Tiongkok. Tetapi, kendaraan yang diklaim baru tersebut ternyata bermasalah.
Sebagian komponennya berkarat. Muncul dugaan bahwa busway karatan itu merupakan kendaraan bekas yang direkondisi sehingga terlihat seperti baru.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Transjakarta, Jokowi Dinilai Dimanfaatkan Orang Dekat
Belakangan, muncul nama seorang mantan tim sukses Jokowi yang berinisial Bm dalam kasus tersebut. Dia diduga kuat ikut mengatur proyek senilai total Rp 3 triliun itu. Bm dikenal sebagai aktivis PDIP Jawa Tengah dan simpatisan Jokowi. Dia juga menjadi tim sukses Jokowi dalam dua kali pemilihan wali kota (pilwali) Solo.
Prasetyo juga mendengar tentang keterlibatan Bm. Namun, dia menegaskan bahwa Bm bukan merupakan anggota tim sukses resmi Jokowi-Ahok. “Kalau memang dia terlibat, ya silakan dihukum saja. Begitu pula jika ada oknum dishub dan DPRD yang terlibat,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mendesak KPK agar segera memeriksa Jokowi dan tim suksesnya yang diduga memainkan proyek busway itu. Dia mengatakan, kasus tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pemecatan Udar Pristono dari jabatan kepala dishub.
“Kami menunggu keberanian Jokowi. Jangan hanya membangun pencitraan,” ujarnya.(riz/oni/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Akui Kenal Eks Timses Makelar Proyek Transjakarta
Redaktur : Tim Redaksi