jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra Arief Poyuono angkat bicara terkait utang luar negeri (ULN) Indonesia dan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencari tambahan pinjaman.
"Meski utang luar negeri sudah menggunung, pemerintah masih belum mau berhenti mendapatkan tambahan utang, meskipun dampaknya bisa saja akan memberatkan APBN di kemudian hari," ucap Arief Poyuono dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Minggu (29/8).
BACA JUGA: Rasio Utang Luar Negeri Indonesia 37,5 Persen dari PDB, Masih Sehat?
Dia lantas menyinggung penggunaan utang luar negeri yang diusulkan oleh para pembantu Presiden Jokowi. Antara lain, untuk membangun infrastruktur, bansos, dan lain lain.
Misalnya, kata Arief, utang untuk membangun airport banyak yang belum beroperasi, pelabuhan yang masih sepi, jalan tol, kereta cepat, LRT Rawamangun-Kelapa Gading.
BACA JUGA: Solusi Agar PNS Tetap Terima Tunjangan Kinerja Gaji ke-13 & THR
"Itu apakah signifikan untuk keperluan masyarakat saat ini dan apakah setelah selesai dibangun bisa menyumbangkan untuk meningkatkan PDB. Pikirkan ini," ujarnya.
Arief mengakui saat utang digunakan untuk membangun infrastruktur akan berdampak tumbuhnya ekonomi dari sisi komsumsi. Tetapi pertanyaannya, apakah setelah proyeknya selesai akan memberikan dampak terhadap PDB atau tidak, atau justru memberatkan APBN.
BACA JUGA: Tunjangan Kinerja Gaji ke-13 & THR PNS Golongan Rendah Sebaiknya Tetap Diberikan
"Sejauh apa Jokowi tahu terhadap penggunaan utang untuk pembangunan infrastruktur yang diusulkan anak buahnya?" ucap ketum FSP BUMN Bersatu itu mempertanyakan.
Arief mengatakan pembangunan infrastruktur baru bisa berdampak terhadap peningkatan PDB dan menciptakan lapangan kerja ketika proyeknya selesai dibangun.
Namun, dia mempertanyakan apakah infrastruktur yang sudah dibangun dan beroperasi seperti bandara, LRT, kereta cepat, jalan tol, mampu untuk mencicil utang yang digunakan.
"Kenyataannya banyak jalan tol yang menyebabkan BUMN karya keuangannya berdarah-darah dan BUMN karya sedang menjual ruas ruas tol yang tidak ekonomis alias imbal balik dari investasi yang lama," tutur Arief Poyuono.
Begitu dengan proyek LRT Rawamangun yang sepi pengguna setelah dibangun hanya untuk kepentingan sesaat, yakni sebagai penunjang Asian Games 2018. Dia menyebut proyeknya tidak mangkrak, tetapi penghasilan yang mangkrak.
Contoh lainnya, yaitu Kereta Bandara Cengkareng - Jakarta yang dipertanyakan efektivitasnya dalam mengembalikan pinjaman utang. "Ada lagi, seperti airport di Cirebon (bandara Kertajati, red) yang akhirnya hanya disewakan untuk prewedding setelah selesai," ujar Arief.
Mantan waketum Partai Gerindra itu tidak mempersoalkan langkah pemerintah berutang, tetapi jika penggunaan duit pinjaman salah ditempatkan pada program-program pembangunan, itu justru akan memberatkan perekonomian nasional di masa depan.
"Seperti saat ini, pajak makin tinggi, nilai kurs rupiah terus melemah, suku bunga perbankan tinggi dan tidak kompetitif," ucapnya.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi mengevaluasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari ULN Indonesia.
"Sebaiknya Jokowi melakukan audit untuk penggunaan-penggunaan utang," tandas Arief Poyuono. (fat/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam