Wakil Kepala Kantor Perwakilan ADB Indonesia Edimon Ginting mengatakan, pinjaman tersebut diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk membuka jalan pertumbuhan ekonomi yang sustainable atau berkelanjutan, serta inklusif. "Konektivitas yang kurang baik, kendala infrastruktur, dan biaya logistik yang tinggi, menghalangi "Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Edimon, Jumat (16/11).
Adanya disparitas kesejahteraan di Indonesia, ungkap Edimon, sangat terlihat pada ekonomi sektor riil, khususnya dalam hal konektivitas dan infrastruktur."Dia mencontohkan, sekitar 70 persen perbedaan harga beras di daerah di seluruh Indonesia, merupakan ekses dari biaya pengiriman. "Adanya disparitas itu merupakan cerminan dari kondisi buruknya jalan, "pelabuhan yang padat, dan belum berkembangnya sistem transportasi antar pulau," paparnya.
Sebelumnya, ADB juga telah menggelontorkan dana bantuan berupa hibah sebesar USD 1 juta untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah, seperti seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.
Sementara itu,"Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, kemampuan pembayaran"utang"yang dimiliki oleh Pemerintah masih cukup baik. Sehingga, potensi instabilitas terhadap sistem keuangan yang berasal dari pinjaman luar negeri Pemerintah masih relative kecil. Tercatat, pada triwulan pertama 2012, pinjaman luar negeri Pemerintah mencapai USD 118,38 miliar, atau setara Rp 1.083 triliun (kurs Rp 9.146 per USD 1). "Saat ini Pemerintah melakukan pengurangan"utang"secara bertahap, dan mencari sumber pembiayaan lain yang rendah risiko," ungkapnya.
Dia memaparkan, sejatinya tantangan stabilitas keuangan yang utama justru bersumber dari faktor eksternal atau krisis global. Maka dari itu, Pemerintah perlu mendorong penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan kokoh. "pertumbuhan yang sehat dan kokoh itu melalui peningkatan kinerja di sektor riil, misalnya meningkatkan belanja modal," jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE-592/Seskab/XI/2012) berkaitan dengan pembatasan pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan surat edaran tersebut mengajak Pemerintah uuntuk meninggalkan pemikiran rezim utang luar negeri.
"Artinya mulai jangan terlalu berpikir bahwa membangun(proyek) dengan utang atau pinjaman luar negeri, karena bagaimana pun utang harus dibayar dengan anggaran negara, dibayar rakyat," terang Dipo. Dia menerangkan, Pemerintah juga harus berhati-hati terhadap dana dalam bentuk hibah, jika pada akhirnya terdapat klausul pengembalian dengan anggaran Negara. (gal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan Harga Rumah Tinggal Mulai Melambat
Redaktur : Tim Redaksi