jpnn.com, PASURUAN - Anggota Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun berupaya mengikis kekhawatiran publik tentang lonjakan utang pemerintah yang hingga Februari lalu sudah melebihi Rp 4.000 triliun. Legislator Golkar yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu mengajak publik menjauhi kekhawatiran soal lonjakan jumlah utang pemerintah.
Misbakhun mengatakan, langkah pemerintah berutang sudah melalui persetujuan DPR. Menurutnya, DPR mengizinkan pemerintah berutang karena tujuannya untuk membiayai sektor produktif.
BACA JUGA: Sah, Utut Adianto Jadi Wakil Ketua DPR dari PDIP
“Sebetulnya posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur,” ujar Misbakhun saat menghadiri peresmian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan penyerahan bantuan peralatan pertanian di Kota Pasuruan, Selasa (20/3).
BACA JUGA: Utang Pemerintah Bertambah, Bamsoet Minta BI Jaga Rupiah
Anggota DPR M Misbakhun (berkemeja putih) bersama Wali Kota Pasuruan Setiyono (batik hijau) saat meninjau rumah susun sederhana sewa yang dibangun Kementerian PUPR di Kelurahan Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Selasa (20/3).
BACA JUGA: Petugas Damkar Belum Temukan Sumber Asap di DPR
Politikus yang duduk di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu menambahkan, jumlah utang pemerintah masih dalam level normal. Yang juga perlu diketahui publik, sambung Misbakhun, Indonesia dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang.
Karena itu Misbakhun meyakini penambahan utang yang masih dalam batas aman tak akan mengganggu kinerja pemerintah. “Justru karena utang digunakan untuk sektor sektor produktif maka dalam jangka panjang akan menyejahterakan masyarakat,” tuturnya di acara yang dihadiri juga oleh anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Jalil dan Direktur Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Kuswardono itu.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo itu menambahkan, pemerintah bisa menggenjot pembangunan infrastruktur karena menggunakan utang untuk kegiatan produktif. Sedangkan jika harus menggunakan uang sendiri berarti harus menunggu lebih lama.
“Jika harus menunggu terlalu lama. Sementara pembangunan infrastruktur Indonesia sendiri sudah terlambat,” ujarnya.(dms/aim/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Tegaskan Komitmen DPR Bantu Program BBM Satu Harga
Redaktur : Tim Redaksi