jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar menyukseskan program Presiden Joko Widodo tentang bahan bakar minyak (BBM) satu harga di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. DPR pun siap membantu pihak-pihak terkait demi mewujudkan upaya itu.
"Saya yakin program BBM satu harga bisa teralisasi di berbagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal," kata Bamsoet -panggilan akrab Bambang- saat menerima Ketua Komite BPH Migas M Fanshurullah Asa dan jajarannya di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
BACA JUGA: Amien Sebut Jokowi Berbohong soal Sertifikat, Ini Kata Fahri
Bamsoet menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 59 titik program BBM satu harga. Sedangkan target pemerintah hingga akhir 2018 adalah BBM satu harga di 73 titik yang terdiri dari 67 titik milik Pertamina dan enam swasta.
Bamsoet memahami upaya untuk merealisasikan BBM satu harga tidaklah mudah. Namun, legislator Golkar itu optimistis pemerintah bisa memenuhi target program BBM satu harga di 73 titik.
BACA JUGA: Bamsoet Puji Jokowi Karena Melanjutkan Program SBY
"DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM satu harga secara cepat dan cermat," jelasnya.
Bamsoet juga mengharapkan pemerintah dapat mempermudah perizinan bagi sub-penyalur BBM. Menurut dia, kehadiran sub-penyalur bisa menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikan harga BBM seenaknya.
BACA JUGA: Politikus PDIP Ini Geram ke Amien Rais, Nih Alasannya
"Kehadiran sub-penyalur menjadi terobosan yang bagus, terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan," ungkap Bamsoet.
Mantan ketua Komisi III DPR itu juga mengatakan, parlemen dan BPH Migas akan mempelajari kemunkinan dana desa digunakan untuk membentuk sub-penyalur BBM. Terlebih investasi yang dibutuhkan untuk menjadi sub-penyalur BBMhanya sekitar Rp 50 juta - Rp 100 juta atau jauh lebih murah dibanding harus membuat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mencapai Rp 20 miliar.
Sedangkan pemerintah telah mengucurkan program Rp 1 miliar per desa untuk merangsang dan membantu perekonomian di perdesaan. “Jika hasil musyawarah di BUMdes memungkinkan pembentukan sub-penyalur melalui alokasi dana desa, kenapa tidak?” papar Bamsoet.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Mega Resmi Tunjuk Utut, Begini Respons Bamsoet
Redaktur : Tim Redaksi