jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja Arif Budimanta menyampaikan proses perizinan bangunan harus dilakukan cepat berbasis digital.
Oleh karena itu, UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
BACA JUGA: Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Bersama IWAPI di Hari Perempuan Internasional
Hal itu diungkapkan Arif saat Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar focus group discussion yang bertemakan “Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya” di Surakarta, 26 Maret 2024.
Lebih lanjut Arif menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada forum koordinasi nasional bersama dengan kepala daerah, segala perizinan gedung harus cepat dan seluruhnya berbasis digital, bukan lagi analog.
BACA JUGA: Anies Tegaskan Komitmen Mengkaji Ulang UU Cipta Kerja
“Intinya satu, yaitu percepatan. Makin cepat perizinan, maka akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan dan perekonomian Indonesia akan bertumbuh," ungkap Arif.
Arif menjelaskan perekonomian nasional akan bergerak melalui instrumen investasi.
“Modal tidak hanya secara material, tetapi ada modal SDM, maupun alat seperti mesin. Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tegas Arif.
Kemudian, bangunan gedung menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya, sehingga selain perizinan yang mudah dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.
Arif pun mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.
“Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," jelas Arif.
Oleh sebab itu, FGD diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat, sehingga terjadi kendala yang dialami bisa segera diselesaikan.
“Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah," jelas Arif.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.
Saat ini, PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG.
"Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," jelas Diana.
Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah semakin kuat, karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing.
“Seperti fungsi pengawasan, itu tanggungjawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.
Adapun FGD dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI)
Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.
Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul