Menurut Indra, PKS merupakan satu-satunya Partai Politik (Parpol) yang menolak menandatangani surat yang berkaitan dengan revisi UU KPK yang salah satunya berisi tentang rencana pencabutan kewenangan KPK soal penyadapan.
Alasan penolakan PKS menurutnya sangat jelas, karena dinilai sampai saat ini korupsi masih menjadi kasus kejahatan yang luar biasa di Indonesia. Sehingga keberadaan lembaga super body itu masih dibutuhkan.
"PKS melihat masih banyak korupsi sampai saat ini. Kita masih butuh KPK. Seharusnya dilakukan penguatan kepada KPK, bukan digembosi," tegas Indra dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/9).
Politisi PKS itu juga menyebutkan bahwa KPK sudah memiliki langkah yang sangat progresif dan nyata dalam memerangi tindak pidana korupsi. Sehingga, munculnya wacana revisi UU KPK yang ingin mempreteli kewenangan KPK, justru menjadi pertanyaan besar.
"KPK memiliki langkah yang sangat progresif dan nyata. Saat revisi UU KPK, ada apa dengan UU KPK? PKS melihat dulu. Seharusnya kita mencari kelemahan dari UU ini," jelas Indra.
Diketahui munculnya wacana revisi UU KPK nomor 30 tahun 2002 yang prosesnya telah masuk ke Baleg DPR masih jadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, wacana itu lebih dilihat untuk mengurangi power KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan wacana mencabut kewenangan KPK terkait penyadapan dan penuntutan.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelola Asrama Haji Sekelas Hotel Berbintang
Redaktur : Tim Redaksi