jpnn.com, SUMBAWA - Setelah melalui 7 kali masa sidang di DPR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI, dahulu dikenal sebagai UU TKI) akhirnya akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 26 Oktober 2017 mendatang.
“Patut disyukuri. Semua fraksi telah menyetujui di Bamus. Sudah disetujui juga di Rapim. Kita tunggu untuk disahkan (Rapur),” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Minggu (22/10) di sela-sela kunjungannya ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
BACA JUGA: Bersarung, Novanto Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional
Diakui Fahri , pengesahan UU PPMI cukup alot di bagian akhir terlebih karena lemahnya inisiatif pemerintah.
Sebagai wakil rakyat dari daerah yang termasuk penyumbang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri terbesar, dirinya sempat cukup ‘geregatan’.
BACA JUGA: Sebelum Terbang, Setya Novanto Salat Duha di Bandara Halim
“Pemerintah tidak kompak melindungi TKI. Padahal remiten (dari TKI) hampir 150 triliun rupiah per tahun. DPR sudah kerja maksimal dan draft sudah jadi lama tapi eksekutif kurang bersemangat,” kata Fahri Hamzah, yang juga Ketua Timwas TKI DPR RI.
Terpisah Gianto, tenaga ahli DPR RI untuk Timwas TKI mengatakan ada perbedaan signifikan pada UU PPMI.
BACA JUGA: Novanto Silaturahmi dengan Kiai dan Santri
Misalnya memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran, mulai pra penempatan, saat penempatan hingga saat kepulangan dan berbaur dengan tempat asalnya.
“Agar manfaat tercapai, salah satu implikasinya adalah penerapan atase khusus tenaga kerja di kedutaan besar Indonesia dimana TKI berada. Selain itu, mereka dijamin BPJS sepenuhnya. Peran negara maksimal untuk melindungi TKI,” terangnya lagi.
Sebagai informasi, UU PPMI juga memperluas cakupan perlindungan terhadap keluarga pekerja migran, anak buah kapal dan pekerja migran perikanan, dimana sebelumnya pekerja migran tersebut tak tersentuh perlindungan oleh negara. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadiri Pernikahan Warga di Kupang, Novanto Diserbu Ibu-Ibu
Redaktur : Tim Redaksi