jpnn.com, JAKARTA - Setelah menuai kontroversi dan mendapat penolakan luas dari masyarakat bahkan dikritik WHO, akhirnya Pemerintah membatalkan keputusannya terkait vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar.
Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan kebijakan pembatalan tersebut sangat tepat dan meneguhkan status vaksin Covid-19 sebagai public goods atau barang umum milik publik yang di situasi krisis atau pandemi seperti saat ini harus bisa diakses siapa saja dan kapan saja.
"Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang mendengar keresahan, kritik, protes, dan penolakan masyarakat luas terhadap kebijakan vaksinasi gotong royong individu berbayar," ujar Fahira, kemarin.
BACA JUGA: Kemenkes Perlu Segera Tindaklanjuti Keputusan Presiden Batalkan Vaksin Berbayar
Menurut dia, pembatalan kebijakan ini langkah tepat agar Pemerintah dan para pemangku kepentingan lebih memfokuskan diri mengendalikan lonjakan kasus positif yang membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan.
Pemerintah juga harus forkus mengatasi kelangkaan oksigen, melakukan penanganan maksimal terhadap pasien yang melakukan isolasi mandisi (isoman).
BACA JUGA: 1,1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Kembali Tiba di Indonesia
Selain itu energi besar Pemerintah juga harus dicurahkan untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan warga akibat pemberlakukan PPKM Darurat.
“Status vaksin terlebih di situasi pandemi seperti saat ini sudah jelas dan tegas sebagai barang umum milik publik yang harus bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Itulah kenapa ada kesepakatan global bahwa pengembangan vaksin tidak boleh hanya digunakan untuk kepentingan satu negara agar kesembuhan global atau dunia bisa terwujud. Prinsipnya adalah jangkauan vaksinasi Covid-19 harus bisa menyentuh siapa saja dan di mana saja di dunia. Vaksinasi gotong royong individu berbayar bertolak belakang dengan prinsip ini sehingga tepat dibatalkan,” ujar Fahira Idris.
Menurut Fahira, tantangan penanggulangan pandemi di Indonesia saat ini masuk dalam fase yang sangat penting. Jika gelombang besar kasus positif yang terjadi saat ini bisa tertangani dengan baik maka Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara di dunia yang berhasil mengendalikan pandemi dan kehidupan ekonomi warganya.
Namun, jika yang terjadi sebaliknya maka situasi darurat akan berkepanjangan dan ini sangat merugikan kita sebagai sebuah bangsa besar.
Ke depan, lanjut Fahira, kebijakan-kebijakan yang berpotensi melahirkan kontroversi dan penolakan masyarakat luas seperti vaksinasi gotong royong individu berbayar sebaiknya dihindari. Dalam situasi darurat seperti ini fokus dan totalitas menjadi syarat agar bangsa ini bisa keluar dari situasi genting.
“Jika Pemerintah, para pemangku kepentingan dan tentunya masyarakat saling mengisi, memahami, dan saling percaya maka gelombang dan lonjakan kasus positif yang terjadi saat ini bisa kita tangani dengan baik. Salah satu cara agar rasa saling mengisi, memahami, dan saling percaya terbangun dan terbentuk adalah menghindari kebijakan-kebijakan yang berpotensi mendapat protes publik,” ujar Senator dari Provinsi DKI Jakarta ini.
Sebagai informasi, Presiden akhirnya memutuskan untuk membatalkan dan mencabut vaksin gotong royong individu atau vaksin berbayar. Pembatalan ini setelah mendapat masukan dan menimbang respons masyarakat. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung lewat Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi