jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah pimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, karena berhasil mendatangkan vaksin corona sesuai ketentuan dan aturan, baik dari WHO dan BPOM.
Melki, sapaan akrabnya, mengingatkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan segenap jajarannya sebagai pelaksana program vaksin dan Kepala BPOM Penny Lukito dan jajarannya selaku otoritas yang menjamin keamanan dan efisien vaksin perlu lebih aktif lagi melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.
BACA JUGA: Vaksin Corona Tiba, Disiplin Protokol Kesehatan Tetap Harus Berjalan
"Lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga proses persiapan dan pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar di lapangan," kata Melki kepada JPNN.com, Senin (7/12).
Melki mengatakan penentuan penerima vaksin pada tahap awal, dan tata cara vaksinasi setelah dibahas dan diputuskan pemerintah pusat melalui komite dan kementerian lembaga terkait, perlu disampaikan kepada semua pihak dan masyarakat.
BACA JUGA: Wanita Hamil Disodorin Air Putih, Setelah Diminum Berujung Maut, Sang Kekasih Terancam Hukuman Mati
Selain itu, Melki meminta semuanya perlu dipersiapkan secara matang melibatkan berbagai pihak terkait di lapangan tenaga kesehatan, TNI Polri, tokoh agama dan masyarakat setempat.
"Tahap awal pelaksanaan vaksin menjadi penentu sehingga harus dipersiapkan secara baik dan detail baik kategori penerima dan daerah penerima," jelasnya.
BACA JUGA: Ujang Semes Melakukan Aksi tak Terpuji Agar Terangsang, Baru Begituan dengan Istri
Politikus Partai Golkar itu menambahkan pelaksanaan vaksinasi tetap tidak boleh mengurangi kepatuhan dan disiplin semua pihak menjalankan protokol kesehatan.
Melki mengatakan pencegahan dan penanganan Covid-19 harus tetap mengutamakan konsistensi masyarakat, para pemimpin, dan tenaga kesehatan, dalam melaksanakan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuri tangan) dan 3 T (testing, tracing, dan treatment).
"Selain vaksinasi yang dilakukan pada tahap awal untuk kategori dan daerah tertentu," ungkap legislator dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Lebih lanjut Melki mengatakan terkait isu halal dan berbagai catatan lainnya yang berkembang di masyarakat perlu disikapi dengan melibatkan para tokoh agama melalui MUI, NU, Muhamadiyah, para ahli vaksinasi, tokoh masyarakat.
BACA JUGA: Usai Pulang dari Perbatasan, Oknum PNS Kemenkumham Langsung Ditangkap Polisi, Oh Ternyata
"Sehingga penjelasan tentang berbagai catatan kritis bisa dijelaskan dengan baik kepada masyarakat," pungkasnya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy