jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah bahwa pemberian vaksin gratis adalah hak dasar warga atas pemenuhan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.
Karena itu, pelaksanaan vaksin gotong royong (VGR) bagi individu tidak boleh menghilangkan hak warga untuk mendapatkan vaksin gratis yang diberikan negara.
BACA JUGA: Kabar Baik Soal Stok Beras di Masa PPKM Darurat
"Vaksin gratis adalah hak dasar seluruh warga. Hak itu tidak boleh dihilangkan, bahkan dikurangi sedikit pun dengan adanya vaksin gotong royong," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/7).
Dia menegaskan bahwa VGR untuk individu harus mencerminkan semangat bersama seluruh elemen bangsa untuk mempercepat program vaksinasi pemerintah.
BACA JUGA: Saran Firman DPR Soal Minuman Beralkohol, Sebut Keanekaragaman Masyarakat
Caranya, dengan memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat yang belum terjangkau.
Menurut dia, makin cepat program vaksinasi yang dibantu seluruh elemen bangsa, maka makin cepat bangsa Indonesia mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) dan keluar dari pandemi.
BACA JUGA: PPKM Darurat Dibutuhkan, Kondisi Ekonomi Masyarakat juga Harus Diperhatikan
"Mereka yang berlebih, membantu mereka yang kekurangan agar cepat divaksin. Itu adalah esensi gotong royong dalam vaksin gotong royong ini," ujarnya.
Puan kemudian mengingatkan pemerintah untuk membuat aturan main yang jelas tentang VGR individu dan dengan cepat menyosialisasikannya secara luas kepada masyarakat.
Menurut mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini, hal tersebut termasuk sosialisasi bahwa VGR tidak menggunakan dana APBN atau vaksin hibah.
"Harus disampaikan terus-menerus bahwa vaksin gotong royong bukan dari APBN, bukan menggunakan uang rakyat, dan bukan hasil hibah dari mana pun."
"Saya berharap tidak ada lagi tudingan-tudingan bahwa negara ‘berbisnis’ di tengah penderitaan rakyat," katanya.
Dia juga meminta pemerintah memastikan fasilitas dan tenaga kesehatan yang melayani VGR untuk individu sama sekali tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan negara dan hibah.
Menurut dia, harus dipastikan faskes dan nakes vaksin yang berbayar ini terpisah sama sekali pengelolaannya dengan vaksin gratis.
"Harus dijelaskan dua jenis program vaksinasi ini beda kamar. Tidak saling terhubung sama sekali," ucapnya.
Puan Maharani menilai, meski vaksin gotong royong dan vaksin gratis terhubung, itu terkait ikhtiar dan semangat bersama untuk mempercepat vaksinasi agar bangsa Indonesia cepat keluar dari masa-masa sulit.(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang