jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah resmi melaksanakan vaksinasi booster pada Rabu 12 Januari 2022 kemarin. Dosis penguat ini juga diberikan kepada seluruh masyarakat secara gratis.
Namun, harapan umat Islam untuk mendapatkan vaksin halal pada dosis ketiga belum sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah.
BACA JUGA: Permintaan Vaksin Berlabel Halal Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Padahal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan sertifikasi halal dan suci beberapa vaksin.
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) menyayangkan sikap pemerintah yang belum mau mengakomodasi harapan umat Islam.
BACA JUGA: BPOM Sudah Keluarkan Izin, Sikap MUI Tegas soal Vaksin Halal
"Sebetulnya dengan melihat potensi penurunan angka covid-19 yang sangat signifikan, artinya kita sudah melewati fase darurat. Tentu bukan perkara yang rumit untuk memilih dari produk vaksin yang halal," tegas Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zaedi Basiturrozak, di Jakarta, Kamis (13/1).
Dia menyatakan bahaa sejak awal Pemuda Muhammadiyah menekankan pentingnya vaksinasi guna meminimalisir dan mencegah terjadinya penularan Covid-19 di masyarakat.
BACA JUGA: BPOM Proses Izin Vaksin Booster, DPR Minta Jaminan Halal Jadi Perhatian
Pemuda Muhammadiyah juga turut ambil bagian dalam vaksinasi.
Dari situ pula, Zaedi melihat dan mendengarkan langsung beberapa pihak yang hingga kini masih menolak disuntik vaksin Covid-19.
Alasannya sederhana, mereka ragu dengan kehalalan vaksin yang akan disuntikkan ke tubuhnya.
Kondisi ini tentu berdampak langsung ditengah gencarnya pemerintah melaksanakan program vaksin.
"Memang masyarakat memerlukan garansi, garansi ini kan sudah ada seperti disampaikan MUI. pemerintah sepatutnya mengakomodir vaksin halal, karena memang dibutuhkan masyarakat khususnya umat Islam," jelas ketua Ikatan Alumni Psikologi S-2 Universitas Padjajaran itu.
Zaedi lantas mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia, 85 persennya merupakan pemeluk agama Islam.
Ia menekankan demikian bukan bermaksud mendikotomi soal agama, melainkan alangkah baiknya jika pemerintah mengakomodasi umat Islam.
"Saya yakin jika soal vaksin halal ini disegerakan, masyarakat akan lebih meningkat kesadarannya untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Kami menyampaikan ini juga bukan karena persoalan politik dagang, tetapi lebih tanggung jawab moral pemerintah dan pengusaha vaksin," demikian disampaikan pria kelahiran Brebes, Jawa Tengah tersebut. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil