jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMNAS Indonesia) Imam Budi mengatakan pemerintah memiliki tugas untuk meyakinkan masyarakat bahwa program vaksinasi aman, halal, dan wajib dilakukan.
Imam menambahkan, permintaan penggunaan vaksin berlabel halal perlu menjadi perhatian pemerintah.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Merespons Positif Permintaan Vaksin Halal
Permintaan tersebut dianggap wajar, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.
"Apalagi di dalam negeri kita sudah mampu memproduksi vaksin sendiri. Ditambah lagi sudah ada vaksin yang mendapat label halal dari MUI, sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk tidak memprioritaskan hal tersebut," ujar Imam.
BACA JUGA: 3 Cara Mengatasi Sakit Tenggorokan Setelah Minum Alkohol
Senada dengan Imam, Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan menuturkan desakan agar pemerintah memperhatikan kepentingan umat Islam terkait penggunaan vaksin halal hendaknya tidak dimaknai sebagai sikap egoistik umat Islam.
Permintaan itu wajar disampaikan, apalagi Islam merupakan agama yang banyak dipeluk rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Tak Perlu Ragu, Kendaraan Keluaran Lama Bisa Pakai BBM RON Tinggi
Tak hanya mayoritas di Indonesia, pemeluk Islam di Indonesia juga merupakan yang terbesar di dunia, mencapai 231,06 juta.
“Permintaan penggunaan vaksin halal oleh umat Islam, itu hendaknya tidak dinarasikan, tidak dimaknai seakan-akan memaksakan kehendak atau egoistik agama. Karena ini sudah menyangkut akidah dan itu perlu dihormati. Permintaan umat Islam itu harus menjadi perhatian pemerintah,” tutur Tamil.
“Karena memang dalam konteks saat ini bukan dalam kondisi darurat vaksin. Tentu tidak berlebihan jika ada permintaan bahwasannya vaksin yang akan disuntikkan ke umat Islam itu vaksin yang halal,” katanya.
Apalagi penggunaan vaksin halal sudah dipertegas oleh KH Said Aqil Sirodj beberapa hari sebelum Muktamar PBNU digelar di Lampung.
Bahkan, Presiden Joko Widodo menginginkan agar kebutuhan terhadap vaksin berlabel halal menjadi prioritas.
“Vaksin halal sudah dilabeli MUI, kurang apalagi? Sekarang ini seolah-olah keberadaan BPOM itu lebih tinggi dari Presiden. Padahal Presiden jelas-jelas sudah memberikan lampu hijau, dari Vaksin Nusantara, Vaksin Merah Putih, sampai prioritas penggunaan vaksin halal,” ungkapnya.(chi/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Yessy