jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengingatkan pemerintah terkait rencana penerapan vaksinasi gotong royong individu atau berbayar.
Pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu akan dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk mulai Senin (12/7).
BACA JUGA: Kritikan Ibas Konstruktif dan Solutif, Apa yang Salah?
Mufti mengingatkan beberapa hal yang harus dipenuhi BUMN Farmasi.
Pertama, soal fokus dari vaksinasi gotong royong individu.
BACA JUGA: Pasien COVID-19 yang Isoman Hindari 3 Makanan ini
Karena di saat bersamaan harus menunaikan tugas percepatan produksi dan distribusi program vaksin gratis serta obat-obatan terapi Covid-19.
Mufti meyakini peminat program vaksin individu cukup banyak dan bisa menyegarkan arus kas BUMN Farmasi karena bayar langsung di tempat.
BACA JUGA: Insyaallah 10 Penyakit ini Bablas dengan Rajin Mengonsumsi Jus Tomat
Dengan kuota awal di delapan gerai Kimia Farma, dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka ada uang masuk sekitar Rp 747 juta per hari.
Belum lagi kalau jaringan penyedia vaksin berbayar ini nantinya ditambah.
"Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” ucapnya.
Mufti merasa perlu mengingatkan karena jaringan PT Bio Farma (Persero) maupun PT Kimia Farma (Persero) Tbk punya tugas berat lain.
“Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata," katanya.
Kedua, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan kewajiban Kimia Farma untuk menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu.
Dia mengungkap kasus alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik nasional beberapa waktu lalu.
"Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” katanya.
Mufti juga meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat.
Khusus untuk vaksinasi gotong royong, Mufti meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.
“Sesuai aturan, vaksinasi gotong royong harus di faskes. Kimia Farma jangan kemudian membuat inovasi marketing dengan model seperti homecare, rakyat akan marah kalau melihat ada vaksinasi di rumah-rumah orang kaya. Ini saya ingatkan betul," ujarnya.
Seperti diketahui, vaksin individu berbayar akan mulai disediakan oleh Kimia Farma per Senin (12/7).
Tahap awal, akan ada di delapan cabang Kimia Farma di Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali.
Kapasitasnya 1.700 orang per hari.
Sesuai keputusan Menteri Kesehatan, harga pembelian vaksin individu tersebut sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif vaksinasi Rp 117.910 per pelayanan.
Sehingga sekali suntik, konsumen harus membayar Rp 439.570.
Sesuai aturan, harga tersebut sudah meliputi keuntungan perusahaan namun belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).(Antara/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang