"Kementerian Kesehatan mengatakan sudah menyiapkan dana untuk kepentingan layanan kesehatan saat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), sementara datanya belum clear. Terus terang, saya tidak menjamin angka 96 juta itu bisa dipertanggung jawabkan," kata Salim dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Rabu (12/9).
Dia menegaskan, tidak ingin disalahkan bila datanya tidak divalidasi. Sebab, dengan validasi angka kemiskinan 96 juta itu bisa berkurang maupun bertambah.
"Jangan salahkan kami lagi dong kalau kemudian saat BPJS berlaku tidak tepat sasaran. Kami sudah meminta untuk melakukan verifikasi dan validasi lagi agar datanya clear. Karena itu butuh dana Rp 295 miliar," ujarnya.
Hal ini didukung oleh Said, anggota Komisi VIII. Menurut dia, Kemensos harus jadi leader dalam pendataan warga miskin.
"Menkeu dan Menkes tidak tahu data pastinya kan. Kalau data BPS, kami kurang percaya karena saat penyaluran beras raskin ternyata tidak tepat sasaran. Biarkan Kemensos melakukan validasi data fakir miskin agar saat BPJS dimulai pada 2014, semuanya sudah tuntas," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapat Soal Penyelamatan Ekonomi, KPK Siap Menindak Penyelewengan
Redaktur : Tim Redaksi