jpnn.com - KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengupayakan para honorer di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota NTT agar tetap aktif melaksanakan tugas mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan Pemprov NTT segera membahas bersama pemerintah kabupaten/kota terkait keberadaan para tenaga honorer di Bawaslu.
BACA JUGA: Penerimaan Pegawai Honorer Diperketat
“Supaya mereka tetap bekerja guna menyukseskan pelaksanaan pemilu nanti,” kata Laiskodat di Kupang, Selasa (7/2), terkait permintaan Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nonato Da Purificacao Sarmento agar pemerintah tidak memberhentikan pegawai honor di Bawaslu karena dapat mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Laiskodat, Pemprov NTT mendukung penuh Bawaslu dalam menyukseskanpelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
BACA JUGA: Ini Daftar Honorer Masuk Prioritas, yang Lain Sudah Terkena PHK
Pihaknya segera melakukan koordinasi dengan penjabat wali kota Kupang dan para bupati se-NTT untuk turut mendukung kinerja Bawaslu, selain bersama-sama memberikan solusi terhadap masalah atau berbagai kendala yang dihadapi.
“Kami akan koordinasikan bersama penjabat wali kota Kupang dan para bupati se-NTT, terkait dengan mutasi juga tenaga kontrak yang ada di setiap daerah, mengingat para tenaga kerja ini masih sangat dibutuhkan," ungkap Laiskodat.
BACA JUGA: PPPK Model Baru, Benarkah Bukan ASN Lagi? Ini Bocoran dari Kepala BKN, Jangan Kaget
Menurut dia, Pemprov NTT mengupayakan memperpanjang masa kerja para tenaga kontrak atau honorer di setiap daerah, sehingga proses penyelenggaraan pemilu termasuk pengawasan tidak berhenti di tengah jalan.
Sebab, lanjut Laiskodat, bagaimanapun para tenaga kontrak itu diperlukan untuk mendukung optimalisasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan pemilu nanti.
Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan salah satu kendala yang dihadapi Bawaslu menjelang proses pemilu, yakni terkait mutasi pegawai dan posisi tenaga honorer, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan di berbagai kabupaten/kota di NTT.
“Terkait dengan mutasi ASN, kami telah minta gubernur NTT agar memperhatikan teman-teman di Sekretariat Bawaslu di kabupaten/kota se-NTT, agar tidak dipindahkan dulu, mengingat hal itu akan memengaruhi kinerja yang sudah dibangun selama ini," kata Sarmento.
Dia mengatakan apabila mengacu pada Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, seluruh pegawai honorer di Indonesia akan diberhentikan per 28 November 2023.
"Kami sangat berharap agar Bapak Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini, mengingat hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu nanti,” ungkapnya.
“Paling tidak ada upaya dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-NTT untuk mempertahankan para tenaga kontrak ini, sampai dengan pelaksanaan pemilu selesai,” harap Sarmento. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi