jpnn.com - BOGOR-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta warga perumahan Vila Nusa Indah, Bojongkulur, Gunungputri, Kabupaten Bogor menahan diri. Permintaan itu disampaikan terkait tuntutan warga untuk pisah dari wilayah administrasi Kabupaten Bogor dan bergabung ke Kota Bekasi.
“Karena menggeser batas suatu wilayah tidak semudah membalik telapak tangan. Kedua pemimpin daerah harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, kepada Radar Bogor, Senin (23/6).
BACA JUGA: Ahok Pastikan Sumbangan dari Agung Podomoro Jalan Terus
Prof Zudan mengingatkan, keinginan warga tersebut berimplikasi pada berbagai sisi. Salah satu yang seharusnya turut menjadi solusi adalah sisi politik. Mengetahui polemik ini, seharusnya anggota parlemen dari daerah pemilihan terkait, turun ke lapangan dan membantu menyusun langkah penyelesaian. Karena imbasnya nanti, eksodus bisa mengacak-acak struktur daerah pemilihan.
“Akan mengubah dapil (daerah pemilihan) tentunya. Harus menjadi perhatian di tahun-tahun politik,” kata Prof Zudan, seraya mengimbuh, implikasi lainnya adalah soal klaim aset fasilitas sosial dan umum di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Duarr! 8 Orang Terkena Ledakan Tabung Gas
Kemendagri juga tidak bisa serta-merta mengiyakan keingan warga perumahan Vila Nusa Indah. Sebab, peristiwa ini bisa menjadi preseden kejadian-kejadian serupa ke depannya. Akan banyak wilayah yang berniat eksodus, lantaran pelayanan pemerintahan daerah yang buruk di wilayah perbatasan.
“Kemudian, apakah jika sudah pindah akan ada jaminan masyarakat terlayani dengan baik di pemerintah daerah tujuan? Belum tentu juga. Kami hargai keinginan warga, tapi itu bukan satu-satunya solusi,” kata dia.
BACA JUGA: SIMAK! 8 Fakta Menghebohkan Perempuan Berjilbab Penjual Nasi Babi
Namun untuk menyelesaikan masalah ini, Prof Zudan menginstruksikan Bupati Bogor Nurhayanti untuk membuat tim khusus dari Pemkab Bogor. Semua aspirasi masyarakat yang bersifat mendesak harus menjadi prioritas untuk dilayani. Sementara bagi Kota Bekasi, Kemendagri mempersilakan penyediaan bantuan pelayanan publik di sana. Semisal kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
“PR ke depannya, Bupati Bogor harus meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan,” cetusnya.
Di tempat terpisah, Bupati Bogor Nurhayanti merespon baik imbauan ini. Yanti -sapaan Nurhayanti- mengaku sedang merumuskan tim khusus untuk menuntaskan masalah ini. Ia juga langsung menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar untuk segera membuat program-program terpadu di wilayah perbatasan.
“Aparatur desa dan kecamatan juga harus bisa menjembatani pelayanan publik di sana,” ungkapnya. Untuk diketahui, sedikitnya 16 ribuan warga Gunungputri berniat eksodus ke Kota Bekasi, lantaran pelayanan Pemkab Bogor dirasa buruk bagi mereka.
Puncak kekecewaan terjadi pada akhir 21 April lalu, saat lingkungan tempat tinggal warga diterjang banjir hingga merendam 4.000 rumah dan mengisolasi 16 ribu warga. Kala itu, Bantuan dari pemkab tak kunjung datang. Sedangkan, tetangga sebelah, warga perumahan Pondok Gede Permai (PGP), Bekasi malah mendapat perhatian luar biasa dari pemerintah daerahnya.
Tak hanya itu. Sejak 2002 silam, persoalan banjir di wilayah perumahan yang berbatasan dengan Kota Bekasi itu tak juga tercetus solusi. Nyaris setiap musim penghujan, ribuan rumah di daerah itu terendam air. (ric/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan Berjilbab Penjual Nasi Babi Itu Ternyata...
Redaktur : Tim Redaksi