jpnn.com, ISTANBUL - Human Right Watch (HRW) mendesak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membebaskan para tahanan politik dari penjara demi melindungi mereka dari virus corona.
Sebagian besar tahanan politik di Turki adalah aktivis, jurnalis dan warga biasa yang dianggap sebagai simpatisan ulama kawakan Fethullah Gulen. Karena itu, mereka tak pantas mati karena corona di dalam penjara.
BACA JUGA: Sempat Sesumbar, Presiden Erdogan Ternyata Tidak Siap Menghadapi Virus Corona
"Kondisi penjara Turki yang sangat padat, mendorong pemerintah untukk mempercepat rencana dalam rancangan undang-undang (RUU) yang akan dirapatkan di parlemen pada minggu ini. Hal ini dikarenakan mengingat risiko penyebaran virus corona yang sangat besar bagi mereka yang berkumpul di satu tempat," bunyi pernyataan Human Right Watch (HRW) di lamannya, Minggu (29/3).
Langkah Pemerintah Turki yang hendak membebaskan tahanan untuk mencegah penularan virus corona disambut baik, terutama oleh kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam RUU yang diusulkan oleh pemerintah, akan ada 100.000 tahanan yang dibantu keringanan hukuman.
BACA JUGA: Erdogan Minta Yunani Bantu Imigran Timur Tengah Menyerbu Eropa
Namun yang dikritisi oleh organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), keringanan tersebut tidak berlaku bagi ribuan tahanan yang diadili atau dihukum karena pelanggaran terorisme atau kejahatan terhadap negara.
"Terorisme mungkin terdengar masuk akal untuk tidak diberikan keringanan hukuman, tetapi di Turki, pemerintah menyalahgunakan tuduhan untuk tujuan politik," tegas Hr.
BACA JUGA: Rezim Erdogan Diduga Sebarkan Berita Palsu soal Imigran Tewas di Perbatasan Yunani
Banyak narapidana ditempatkan dalam penahanan pra-peradilan yang panjang atau dihukum tanpa bukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan, menghasut, atau memberkan bantuan kepada kelompok bersenjata terlarang. Di antara mereka adalah wartawan Ahmet Altan, lalu ada juga dari kalangan politisi, Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag.
Selain mereka, penggiat HAM Osman Kavala juga menjadi korban dari kejahatan rezim Turki. Ribuan pegawai negeri sipil juga mendekam di penjara karena memiliki hubungan dengan gerakan Fethullah Gulen.
HRW menilai, Parlemen Turki harus menolak pengecualian diskriminatif terhadap napi terorisme.
“Seharusnya memastikan bahwa keputusan tentang pembebasan awal semua tahanan adalah tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan kewajiban untuk melindungi kesehatan mereka, terutama risiko karena usia atau kondisi medis yang mendasarinya. Tujuannya berdasarkan risiko yang dapat ditimbulkan oleh tahanan,” ujarnya.
Di media sosial, mayoritas rakyat Turki mendukung agar semua tahanan politik dibebaskan. Hastagh #zamandaraliyoraciltahliye menjadi trending topik di Twitter Turki.
Mereka meminta pemerintah Erdogan agar membebaskan mereka yang selama ini dinilai berseberangan dengannya dan mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan.
Virus corona sejauh ini telah menjangkiti lebih dari 7 ribu orang di Turki dan menewaskan 108 jiwa. Padahal, negara yang terletak di antara dua benua itu baru melaporkan kasus pertamanya 15 hari yang lalu. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil