jpnn.com, ANKARA - Wabah virus corona di Turki makin tidak terkendali. Jumlah kasus positif di negara tersebut kini sudah melewati Iran dan hampir menyalip Tiongkok. Ironisnya, Rezim Presiden Recep Tayyip Erdogan masih menempatkan kepentingan politik di atas wabah ini.
Kementerian Dalam Negeri Turki telah meluncurkan penyelidikan terhdap dua wali kota dari partai oposisi CHP atas tuduhan berkampanye lewat donasi kepada masyarakat. Dua kepala daerah itu adalah Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu dan Wali Kota Ankara Mansur Yavas.
BACA JUGA: Virus Corona Menggila, Erdogan Sebaiknya Bebaskan Pendukung Gulen ketimbang Pencuri dan Pemerkosa
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Turki menyegel Rumah Sakit Lapangan yang didirikan pemerintah Kota Adana bersama partai HCP untuk merawat pasien virus corona di wilayah tersebut. Padahal, rumah sakit itu punya peralatan lengkap dan mampu menampung 1.000 pasien.
“Kami menyelesaikan Rumah Sakit Lapangan kami dengan seluruh infrastrukturnya dengan standar sendiri. Bila perlu, kami dapat memindahkannya ke Kementerian Kesehatan bersama dengan tim layanan kesehatan kami dan meningkatkan kapasitas tempat tidur,” kata Wali Kota Metropolitan Adana Zeydan Karalar kepada Boldmedya, Sabtu (18/4).
BACA JUGA: Lawan Corona, Erdogan Gratiskan Masker untuk Warga Turki dan Bangun 2 RS Lagi
Namun, tim Direktorat Kesehatan Provinsi Adana segera mengambil tindakan dan menyegel RS Sahra Hastanesi tersebut. Dalam pernyataannya pemerintah menyatakan bahwa kondisi sanitasi rumah sakit itu tidak cocok untuk memberikan perawatan kesehatan.
Di Kota Mersin, pemerintah setempat yang lagi-lagi dipimpin kader CHP, terpaksa membatalkan pemberian roti gratis kepada penduduk kota selama jam malam. Pembatalan tersebut disebabkan adanya larangan dari Kementerian Dalam Negeri.
BACA JUGA: Virus Corona Menggila, Erdogan Didesak Bebaskan Tahanan Politik
Akhir pekan lalu, Kota Mersin mengirimkan roti gratis kepada penduduk sehingga mereka bisa tinggal di rumah dan tidak perlu keluar untuk membelinya.
Namun, tindakan mulia itu justru telah menarik kemarahan rezim Erdogan. Kementerian Dalam Negeri akhirnya melarang kota memberikan roti gratis.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah diskriminasi pembebasan tahanan di penjara. Para koruptor, anggota ISIS, pemerkosa serta penjahat kambuhan dibebaskan oleh rezim Erdogan. Namun mereka yang masuk penjara karena alasan politik, justru dibiarkan tertular virus corona di penjara.
Begitu juga dengan mereka yang dituduh mendukung ulama ternama Fethullah Gulen, sampai saat ini tidak dibebaskan dari penjara. Diskriminasi ini yang mendapat sorotan dari lembaga hak asasi manusia.
Data kementerian kesehatan Turki menyebutkan sudah ada 82.329 kasus positif corona, 1.890 orang meninggal. Wabah Covid-19 juga sudah memasuki penjara, di mana banyak wartawan dan aktivis demokrasi mendekam. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil