jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengambil tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), ataupun Bank Dunia untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Legislator Partai Golkar itu mengkhawatirkan tawaran bantuan dari dua lembaga keuangan internasional di tengah wabah virus corona akan menjadi jebakan utang di kemudian hari.
BACA JUGA: Pangeran Charles Sempat Bertemu Pangeran Albert, Belakangan Keduanya Positif Corona
“Saya minta Menteri Keuangan RI (Sri Mulyani) jangan menggunakan bantuan IMF dan World Bank untuk menanggulangi Covid-19,” kata Misbakhun melalui layanan pesan, Rabu (25/3).
Sebelumnya, IMF mengaku menyiapkan dana USD 1 triliun untuk negara-negara anggotanya yang menghadapi virus corona. Adapun Bank Dunia menyiapkan dana USD 14 miiliar untuk paket pembiayaan jalur cepat bagi negara yang juga menghadapi pandemi global itu.
BACA JUGA: Virus Corona Hantam Dunia Usaha, Kemendagri Minta Daerah Tiru Kebijakan Pusat Ini
Menurut Misbakhun, pemerintah masih memiliki cukup dana tanpa harus mengutang ke IMF ataupun Bank Dunia. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu lantas mencontohkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tahun lalu dan anggaran yang selama ini disishkan oleh pemerintah sebagai dana abadi (endowment fund) untuk keperluan cadangan.
Selain itu ada dana dari pungutan bea ekspor sawit (levy) di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dana lingkungan hidup di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dana Riset Perguruan Tinggi, serta dana dari Surat Utang Negara (SUN).
BACA JUGA: Cegah Penularan Corona, Indonesia Bisa Belajar dari Vietnam
“Termasuk dana APBN yang ada BA99 yang selama ini dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,” ungkap Misbakhun.
Di luar itu, lanjut Misbakhun, juga ada dana milik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang jumlahnya mencapai Rp 150 triliun. Menurut Misbakhun, pemerintah bisa meminjam dana milik LPS untuk cadangan darurat bila ada keperluan mendadak.
“Posisinya saat ini sedang tidak digunakan dan siap dipinjam oleh negara bila memang diperlukan,” katanya.
Misbakhun menambahkan, Indonesia juga masih punya cadangan devisa (cadev). Saat ini Bank Indonesia mengelola cadev USD 130 miliar.
Menurutnya, pemerintah cukup menerbitkan open end SUN agar dibeli BI dengan bunga di bawah lima persen. Dia menegaskan kalau pemerintah menerbitkan SUN senilai USD 20 miliar saja, dengan kurs dolar AS setara Rp 16.800, akan memperoleh dana Rp 336 triliun.
"Jumlah yang sangat besar dan memadai untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia tanpa harus mengutang ke IMF dan World Bank,” papar Misbakhun.
Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 itu menegaskan, pemerintah justru akan diuntungkan bila tidak mengutang ke IMF dan Bank Dunia. “Karena kita tidak terjebak pada bantuan IMF dan World Bank yang sering mengikat pada kebijakan dan policy ekonomi dan politik Indonesia di masa depan,” ulasnya
Namun, Misbakhun juga mewanti-wanti pemerintah tidak menerbitkan global bond pada saat pasar sedang terimbas Covid-19. Sebab, biaya imbal balik atau rate return dari SUN yang diterbitkan pemerintah akan sangat mahal.
“Penerbitan global bond pada masa-masa seperti ini akan menjadi kesempatan bagi fund manager asing untuk memeras institusi negara yang sedang membutuhkan uang untuk likuiditas jangka pendek dalam rangka mengatasi kebutuhan belanja negara yang mendesak,” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur : Adil
Reporter : Adil, Boy