Visi Ekonomi Tiga Capres Abaikan Konstitusi

JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, menilai bahwa visi kebijakan ekonomi yang dibeberkan oleh ketiga pasang calon presiden (capres) yang akan bertarung 8 Juli mendatang sebagai sesuatu yang ahistorisHal itu menurutnya karena tidak sejalan dengan amanat konstitusi (UUD 1945).

"Konsep ekonomi ketiga capres masih jauh dari amanat Pasal 33 (1) UUD 1945, di mana ekonomi kerakyatan itu berpijak pada tiga pilar pelaku ekonomi kerakyatan yakni koperasi, BUMN dan swasta," kata Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk "Ekonomi Neolib dan Kerakyatan Capres-Cawapres 2009", di press room DPR RI, Jakarta, Jumat (29/5)

BACA JUGA: Terbesar, Saldo Awal Dana Kampanye SBY-Boediono

Selain Ichsanuddin, turut tampil di sana tim sukses Mega-Pro, Hasto Kristianto (PDIP), serta tim sukses SBY-Boediono, Zulkiflimansyah (PKS).

Menurut Ichsannudin, Mega-Pro hanya menempatkan koperasi di prioritas terakhir dan kecilSehingga katanya, belum terlihat konsep ekonomi kerakyatan

BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah Dukung JK-Wiranto

"Kampanye Presiden AS Barack Husein Obama menegaskan melindungi konstitusiLalu, apakah pemerintah selama ini menjalankan konstitusi

BACA JUGA: TK Mengaku Tak Dendam pada Cheli

Itulah yang tidak dijawab para capres," tuturnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPR RI dari FPG itu menyebutkan, dari berbagai kebijakan ekonomi dan UU yang disahkan oleh DPR dan pemerintah seperti rekapitalisasi perbankan, UU BUMN, pertanahan dan lainnya, itu yang mendapatkan manfaat bukanlah rakyat"Tapi sebesar-besarnya untuk asingJadi, ekonomi kita masih terintervensi oleh asing," tukasnya.

Dia pun mencontohkan misalnya hutang baru dari World Bank sebesar USD 6,5 miliar, dari ADB sebesar USD 43 miliar, serta masih banyak lagi"Maka, siapapun presiden yang terpilih, tetap akan terikat dengan hutang-hutang itu," ujarnya.

Ditambahkan Ichsanuddin lagi, kini KPU pun membolehkan pejabat negara berkampanye"SBY-JK bertarung saja sudah mengganggu jalannya pemerintahanApalagi kalau menteri-menteri ikut kampanye, maka akan makin amburadul," tegas Ichsanuddin.

Sementara itu, Hasto Kristianto mengakui jika pemerintah dan DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memberikan andil besar terhadap suburnya ekonomi neoliberal"Investor asing, pengelolaan sumber daya alam, perdagangan pasar bebas, Perppu 21/2007 yang menjadi UU (Free Trade Zone) untuk Batam dan Karimun, adalah jelas neoliberalisJatuhnya harga-harga pertanian dan lainnya jelas merugikan rakyat," ujar Hasto.

Menurut Hasto, pemerintahan SBY sekarang ini hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan sektor riil"Karena itu, wajar jika asing yang selalu diuntungkan dalam proyek-proyek strategis negara seperti Freeport, minyak di Balongan, Cilacap, Jateng, minyak Blok Cepu, Bojonegoro, Jatim, sehingga hutang terus bertambah dan rakyat senang menerima tunai langsung dari hutang tersebut karena tidak tahu sumbernya," paparnya.

Hal senada ditegaskan oleh anggota Fraksi PKS, Zulkiflimansyah"Konsep neoliberal tidak selalu berbuah manisMenkeu Sri Mulyani dan Boediono memang demikian adanya, karena ajaran yang diperoleh seperti itu, yaitu berorientasi pasar," katanya pula.

"(Tapi) itu tidak selalu salahHanya karena pilpres, maka neolib menjadi sensitifYang penting ekonom muda ke depan harus mempunyai keberanian yang tidak saja berorientasi pasar, tapi juga membela ekonomi rakyat," imbuh Zulkiflimansyah lagi(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Organisasi Sayap Parpol Dukung JK-Win