jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mariyah mengatakan, siapa pun presiden terpilih seharusnya malu dengan fakta angka kematian ibu melahirkan di Indonesia lebih besar dibanding negara Vietnam.
Karena itu, Chusnul mengingatkan para calon presiden menjelaskan kebijakannya terhadap perempuan Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo-Hatta Dinilai Lebih Tanggap Atasi Masalah Energi
"Saya berbagi masukan untuk Anda. Sudah dua kali debat capres. Tapi belum satupun menjelaskan kebijakan Anda soal perempuan, sebab angka kematian perempuan Indonesia lebih besar dibanding Vietnam," kata Chusnul Mariyah, dalam Diskusi Pilar Negara 'Peran Perempuan Dalam Pilpres 2014', di gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta.
Penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan lanjutnya, karena masih banyaknya desa yang belum memiliki fasilitas melahirkan. Belum lagi masalah hak cuti melahirkan yang semestinya diberikan 2 tahun penuh.
BACA JUGA: Garap Isu Gender, Prabowo-Jokowi Disarankan Belajar ke Minang
"Cuti 2 tahun itu bukan mengada-ada, ada dasar hukumnya supaya ibu bisa menyusukan anak sesuai perintah agama. Tapi karena hak itu dilanggar, jangan salahkan para ibu kalau generasi bangsa ini dinominasi oleh anak-anak yang dibesarkan oleh susu sapi," ujarnya.
Demikian juga dengan regulasi relasi hubungan laki-laki dengan perempuan. Chusnul mengungkap ada sekitar 354 peraturan daerah (perda) dari jumlah keseluruhan 18 ribu perda yang terang-terangan mendiskriminasi kaum perempuan.
BACA JUGA: Politisi Demokrat Sebut Prabowo Janji Berdayakan Perempuan
Para capres menurut Chusnul, harus menjelaskan seluruh kebijakan negara yang berdampak negatif terhadap perempuan.
"Bagaimana capres memandang tenaga kerja wanita (TKW) yang jadi budak di luar negeri? Bagaimana negara menyelesaikannya. Ini sama sekali belum disentuh," ujarnya.
Selain itu, Chusnul juga mengkritisi peran dua televisi swasta menjelang pilpres 9 Juli mendatang. "Kalau ingin melihat Jokowi tonton MetroTV dan Prabowo di TV One. Begitu juga media cetak, terpecah sesuai dengan pilihan politik pemiliknya. Tidak usah jugalah berbusa-busa menyatakan dirinya independen karena masyarakat sudah pintar," saran Chusnul Mariyah.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Demokrat Puji Komitmen Prabowo Terhadap Petani
Redaktur : Tim Redaksi