JAKARTA - Tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID), Wa Ode Nurhayati mengaku tidak terpengaruh dengan bantahan Anis Matta yang ngotot menyatakan tidak terlibat.
Menurut Wa Ode, Menkeu bukan hanya melihat ada kejanggalan dalam hasil rapat pleno Banggar, tapi menyurati para anggota Banggar dan meminta dirapatkan kembali karena ada 129 daerah yang hilang dari data.
"Surat itu dijawab Pak Anis Matta bahwa rapat banggar itu sudah final. Banggar tidak akan rapat lagi. Banggar yang mana, karena kita tidak pernah ditanya mau gak rapat lagi," kata Wa Ode.
Wa Ode juga menjelaskan bahwa soal DPPID berkaitan dengan tuduhan kepada dirinya tentang penyalahgunaan wewenang, sehingga kasus itu tidak masuk dalam konstruksi suap.
"DPPID itu pakai rumus yang dibuat pemerintah dan disepakati di rapat Panja. Itu resmi. Kemudian rumus ini menghasilkan angka, nama daerah, serta besaran jumlahnya. Lalu simulasi ini ditolak dan dibuat simulasi baru oleh empat orang Pimpinan Banggar yang kemudian disahkan oleh Anis Matta. Ini sudah cukup membuktikan unprosedural itu," ujar Wa Ode usai diperiksa dalam kasus TPPU oleh KPK, Kamis (3/5).
Sedangkan Anis Matta, lanjutnya, dalam surat yang dikirim kepada Menkeu mengatakan bahwa Banggar tidak akan mengadakan rapat lagi. Sehingga menurut Anis rapat Banggar dengan Menkeu itu sudah final.
"Pertanyaannya banggar yang mana, karena saya salah satu anggota banggar. Saya tidak pernah mendelegasikan hak konstitusional saya kepada Pimpinan, Pak Anis Matta. Saya berhak dong sebagai bagian dari Banggar, jadi Banggar yang mana? Saya gak pernah rapat," ujar Wa Ode mempertanyakan.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anis Masih Ngotot Bantah Terlibat DPPID
Redaktur : Tim Redaksi