TANJUNGPINANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta membatalkan niat rencana penggabungan Pulau Berhala ke Provinsi Jambi dan Natuna ke Kalimantan Barat (Kalbar)Langkah tersebut bukan hanya bertentangan dengan semangat otonomi daerah (otda), tapi juga, menimbulkan keresahan sosial.
"Mendagri sebaiknya membatalkan rencana dan niat menggabungkan Pulau Berhala ke Jambi dan Natuna ke Kalbar," kata Surya Makmur Nasution, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kepri kepada Batam Pos (JPNN Group) di Tanjungpinang, kemarin.
Menurut Surya, penyusunan desain besar penataan daerah tidak mesti menyerahkan pengelolaan daerah dialihkan ke daerah lain
BACA JUGA: Pemkot Palembang Perketat Pemantauan Kualitas Udara
Apalagi, Kepri sebagai daerah pemekaran termasuk salah satu provinsi yg tergolong berhasil dan berprestasi.Pertumbuhan ekonomi Kepri 7 persen, indeks pembangunan manusia meningkat, angka kemiskinan menurun, angka partisipasi kasar sekolah rata-rata sudah sembilan tahun dan lebih atau di atas rata-rata nasional
"Dengan umur delapan tahun sebagai daerah otonom saja kita sudah bisa tumbuh dan berkembang seperti ini
BACA JUGA: Ulat Tentara Serang 4 Kecamatan
Kenapa harus dihadapkan lagi dengan persoalan-persoalan yang bukan lahir dari Kepri? Pengalihan ini kan berasal dari JakartaSurya mengatakan, sebaiknya Mendagri melakukan langklah-langkah terobosan bagaimana mengefektifkan pelaksanaan Otda melalui peraturan-peraturan teknis Otda yang selama ini masih banyak belum diselesaikan
BACA JUGA: Bentrok Warga – PT SWA, 7 Tewas
Bagi warga Kepri, jelas Surya Nasution, langkah Mendagri yang hendak menggabungkan Berhala ke Jambi dan Natuna ke Kalbar sangat tidak bijak.Langkah tersebut bukan hanya merugikan Kepri secara sosial budaya dan politik, tapi, juga ekonomi"Bagaimana mungkin Natuna dan Berhala dilepaskan ke daerah lainPadahal sumber keuangan Kepri yang besar selama ini berasal dana bagi hasil minyak dan gas di Natuna," ujarnya.(ash/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Sisir Penggunaan Bunga Deposito Dana Otsus
Redaktur : Tim Redaksi