jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyayangkan adanya usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19.
Dampak dari adanya usulan tersebut, menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Diganti Sementara
Berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp 8.383.791.000 per anggota.
Dan secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp 888.681.846.000 per tahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
BACA JUGA: Kenaikan Gaji DPRD Agenda Memperkaya Diri
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp 152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp 129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp 18 juta sehingga gaji bersih Rp 111 juta.
BACA JUGA: DPRD DKI Tak Pantas Naik Gaji Saat Rakyat Susah karena Pandemi
Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp 173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
"Sebenarnya, kalau kenaikan pendapatan enggak relevan kondisi masyarakat yang saat ini untuk bertahan hidup saja susah. Uang negara aja sudah enggak cukup memenuhi keinginan-keinginan, kalau sekadar keinginan pasti maunya mereka, tetapi banyak hal sebetulnya lebih prioritas karena keuangan negara terbatas," katanya saat dihubungi, Rabu (2/12).
Dia menilai, DPRD DKI Jakarta seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19 untuk jaringan pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan.
Akhirnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat pada wakil mereka yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Wacana seperti ini tidak perlu dimunculkan. Distrust kepada pejabat makin tinggi. Sentimennya bahaya, membuat kemarahan publik serta menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI sendiri. Kalau mau dapat empati, buat lah wacana gaji siap dipotong, bukan malah naik gaji," tutupnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.
Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.
"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11). (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil