jpnn.com, JAKARTA - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 masih perlu kajian mendalam. Termasuk membahas masalah kewenangan MPR maupun Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Bagi Partai Demokrat posisi sampai hari ini belum menentukan sikap soal ini. Kami masih terus melakukan pengkajian mendalam,” kata Didi dalam diskusi "Penataan Kewenangan MPR dalam Perumusan Haluan Negara" di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (26/7).
BACA JUGA: Perlu Haluan Negara agar Pembangunan Terarah dan Berkesinambungan
Menurut dia, menghidupkan kembali GBHN mungkin memiliki tujuan positif misalnya agar pembangunan lebih terarah, terukur, tepat sasaran.
Hanya saja, kata dia, di benak bangsa Indonesia mungkin masih teringat soal GBHN di era Orde Baru dulu. Dia menegaskan memang era Orde Baru dan Orde lama pasti berbeda dengan sekarang, tetapi perlu pengkajian lebih jauh karena implikasinya akan sangat luas.
BACA JUGA: HNW: Islam dan Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Sejalan
“Banyak hal yang harus dikaji lebih jauh misalnya apakah kewenangan MPR itu akan kembali seperti masa lalu, apakah ada batasan-batasan lain,” ungkapnya.
Dia mengatakan kalau kewenangan kembali seperti masa lalu, akan menimbulkan pertanyaan lagi. Sebab, di UUD lama MPR memiliki kewenangan memilih presiden. Sementara sekarang ini pilpres digelar secara langsung, kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan: MPR Siapkan Pokok-Pokok Amendemen Terbatas
"Jadi, apakah akan dikembalikan sepenuhnya ke tangan MPR? Ini menimbulkan implikasi-implikasi yang sangat signifikan di dalam perjalanan demokrasi di negeri kita ke depan," paparnya.
Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu meminta jangan tergesa-gesa memutuskan untuk melakukan amendemen. Perlu pendalam setahun, dua tahun ke depan.
“Saya tidak bisa menyalahkan masyarakat. Mungkin masyarakat bayangannya yang namanya GBHN ini masih mungkin Orde Baru dulu, di mana kewenangan MPR di kala itu memang luar biasa," jelasnya.
Jangan lupa, kata dia, saat itu MPR juga seperti hanya simbolis saja. Sebab, peranan presiden luar biasa. Implikasi-implikasi seperti ini tentu harus dikaji lebih jauh.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Hasan : MPR Siapkan Pokok-Pokok Amandemen Terbatas
Redaktur & Reporter : Boy