jpnn.com, JAKARTA - Wacana pergantian panglima TNI mulai bergulir seiring bakal pensiunnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada akhir 2021 ini.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan pemilihan panglima harus mempertimbangkan kebutuhan TNI saat ini dan kedepan.
BACA JUGA: Wacana Pergantian Panglima TNI, TB Hasanuddin: Pilih yang Paham Operasi Teritorial
Pertimbangan lain adaah melihat berbagai target-target operasi militer maupun teritorial yang didominasi laut dan darat.
Dengan pertimbangan tersebut, politikus PDI Perjuangan itu menyebut dua nama kandidat.
BACA JUGA: Pembunuh Guru Honorer Ini Ditangkap, Konon Ada Cinta Terlarang
"Pak Jenderal Andika Perkasa dan Pak Yudo ini punya peluang jadi panglima," kata Effendi Simbolon saat dihubungi JPNN.com, Rabu (9/6).
Jenderal TNI Andika Perkasa merupakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sedangkan Laksamana TNI Yudo Margono adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
BACA JUGA: Moeldoko Dikabarkan jadi Kandidat Terkuat di Pilpres 2024, Pengamat Merespons Begini, Keren!
Alumnus Universitas Padjajaran (UNPAD) itu juga menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak mengatur secara spesifik urutan pergantian panglima.
"Tidak disebut bahwa setelah dari angkatan udara harus ke sini. Bisa dipilih, dijabat oleh semua angkatan," ucap Effendi.
Namun, bila pergantian Panglima TNI dilakukan pada akhir Juli 2021 oleh presiden Joko Widodo, dia menilai hanya ada satu nama yang menjadi calon terkuat.
"Kandidat terkuatnya, Pak Jenderal Andika," ujar Effendi.
Anggota DPR RI dari Dapil III DKI Jakarta itu menyebut Komisi I DPR RI juga objektif menilai bahwa Jenderal Andika merupakan orang yang tepat dan dinilai sebagai sosok yang relevan dengan kebutuhan TNI ke depan.
"Dari kapasitas akademisnya, pengalamannya, dan manajerial," sambung pria kelahiran Banjarmasin, 1 Desember 1964 itu.
Namun demikian, Effendi mengatakan pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden untuk memutuskan apakah Andika Perkasa layak menjadi orang nomor satu TNI itu.
"Selain hal-hal yang objektif tadi, ya, tentu keputusan politik dari presiden. Presiden yang akan memutuskan," pungkas Effendi Simbolon. (mcr8/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra