jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil tidak setuju dengan wacana pilkada dipilih oleh DPRD. Karena selama hampir 20 tahun, kata Emil -panggilan Ridwan Kamil- masyarakat Indonesia memilih kepala daerah secara langsung.
Emil mengatakan, meskipun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung, namun lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.
BACA JUGA: Wacana Pilkada Tidak Langsung Kembali Mencuat
"Memang faktanya pilkada itu mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Lebih baik kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu," kata Emil, Rabu (20/11).
Emil kemudian memberi contoh, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital sehingga bisa lebih murah.
BACA JUGA: Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Sama Saja
Sementara di Indonesia, katanya, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi. Dia menuturkan, setiap pasangan calon di pilkada setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS.
Menurutnya, untuk di wilayah Jabar ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp 100 ribu per orang.
"Dan kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar," kata dia.
Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018, Emil harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.
Menurut dia, proses demokrasi langsung diharapkan mampu menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.
Sama seperti dirinya yang merupakan produk demokrasi langsung, Emil berujar peluang pemimpin pilihan rakyat untuk bersumbangsih kepada bangsa sangat besar. "Demokrasi adalah pilihan yang sudah dipilih oleh kita," ujarnya.
Emil pun yakin bahwa demokrasi adalah anugerah untuk bangsa Indonesia. Pasalnya bagi pemimpin yang baik, kekuasaan adalah alat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Meski begitu, Emil berharap adanya perbaikan proses pelaksanaan demokrasi yang dilakukan dengan Pemilu sehingga pemerintah dan pihak terkait tidak mengeluarkan biaya besar.
"Voting digital yang dilakukan India bisa menjadi contoh untuk memangkas biaya logistik selama proses pemilu di Indonesia," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti