jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah mempertanyakan komitmen Polri dalam penggunaan jilbab bagi para polisi wanita (Polwan). Wacana yang sebelumnya sudah disetujui Kapolri Jenderal Polisi Sutarman itu tiba-tiba hilang tanpa ada kejelasan.
"Jilbab Polwan sudah anti klimaks. Dulu Kapolri sudah merespon positif tapi sekarang alami kemunduran. Dulu katanya sudah siap konsep tapi ditarik lagi," kata Ketua LHKP, Imam Addaruqutni di kantor PP Muhammadiyah, Kamis (27/3).
BACA JUGA: Habibie Muncul di Iklan Pilih Caleg Perempuan
Sementara Anggota LHKP, Najamuddin Ramli menyebutkan Irjen Putut Eko Bayuseno, saat menjadi Kapolda Metro Jaya sudah mendemonstrasikan konsep jilbab Polwan. Namun konsep itu hilang begitu saja karena izin Kapolri tak pernah turun.
Najamuddin curiga Kapolri sebenarnya juga belum mendapat restu dari Presiden selaku atasan langsung Polri. "Ini termasuk tanggungjawab Presiden SBY untuk mendorongnya," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Saling Bantah, KPK Akhirnya Putar Rekaman Telepon Wawan-Amir di Tipikor
BACA JUGA: Presiden SBY Resmikan Enam Bandara
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terlalu Ofensif, Gaya Pidato Prabowo Bisa Kontraproduktif
Redaktur : Tim Redaksi