Wacana Revisi Aturan Tembakau, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Nasib Petani

Kamis, 02 September 2021 – 14:57 WIB
Petani Tembakau. Foto: Radar Madura

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerbang Tani Billy Ariez meminta pemerintah mempertimbangkan dampak rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, terhadap petani tembakau.

Pasalnya, petani mengalami banyak tantangan, ditambah terdampak pandemi.

BACA JUGA: Disebut Belum Move On dari Ahmad Dhani, Maia Estianty: Jangan Ganggu Gue!

"Mayoritas petani kita itu tradisional. Jangankan alih komoditas, pakai teknologi saja sama harus mendapatkan pendampingan. Yang justru lebih penting dicari solusinya ketimbang melulu mengamini desakan revisi peraturan pengendalian tembakau PP 109/2012 agar semakin ketat. Pemerintah harus memperlihatkan keberpihakannya kepada petani,” jelas Billy dalam webinar Kajian Kebijakan Ekonomi Sosial Rencana Revisi PP 109/2021.

Dikatakan Billy, revisi PP 109 meresahkan karena mengancaman kesejahteraan para petani dan sektor tembakau di Indonesia.

BACA JUGA: Karakter Pasangan Saat Bercinta Berdasarkan Golongan Darah, Wow!

"Lapangan stuck, ribuan pekerja akan nganggur. Padahal di masa pandemi ini sektor tembakau berkontribusi besar terhadap ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Billy, IHT berperan besar terhadap perekonomian negara, baik dari penerimaan dan juga penyerapan tenaga kerja.

BACA JUGA: Gempur Rokok Ilegal, Upaya Bea Cukai Lindungi Industri Hasil Tembakau yang Legal

Billy menegaskan kontribusi ini harus dipertimbangkan secara matang sebelum merevisi peraturan yang berpotensi mengganggu stabilitas industri.

“Maka DPN gerbang tani menolak secara tegas rencana revisi PP 109. Hal ini untuk menjaga kebijakan penerimaan negara dari hasil CHT, karena petani selalu jadi korbannya,” seru Billy.

Dari sisi kebijakan publik, harusnya tersinergi dan terkoordinasi dengan baik di antara badan yang mengatur.

Sehingga kebijakan kementerian yang berbeda- beda tetap mampu menjadi titik tengah dan tidak hanya memperhatikan satu kepentingan Kementrian saja terlebih bila yang menanggung dampaknya justru rakyat.

“Kita harus menjaga sektor tembakau. Maka perlu upaya yang kuat dan terkoordinasi pada tingkat nasional dan daerah untuk mensejahterakan petani dan seluruh mata rantai IHT,” tegas Billy.(chi/jpnn)


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler