jpnn.com, NUNUKAN - Kasus penipuan berdalih investasi makin marak.
Tingginya keuntungan yang ditawarkan menjadi bekal bagi perusahaan investasi ilegal untuk menggaet nasabah.
BACA JUGA: 4 Wanita Pesta Terlarang di Penginapan, Barang yang Ditemukan Hmmm....
Penipuan investasi ilegal juga terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Bahkan, nasabahnya didominasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.
BACA JUGA: Polisi Pesan Sabu-Sabu, Yang Datang Malah 2 Wanita
Salah satu modusnya berupa investasi jual beli pulsa elektrik yang disebarkan PT Mi One Global Indonesia.
Padahal, Satgas Waspada Investasi maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghentikan dan melarang PT Mi One Global Indonesia beraktivitas, termasuk merekrut anggota baru di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Terbukti Salahi Aturan, JK Bakal Ditindak Tegas
Seorang nasabah yang ditemui membenarkan hal tersebut. Dia mengaku, sejak Mei 2017, investasi itu sudah mulai bermasalah.
Beberapa transaksi tidak dapat dilakukan. Sejumlah nasabah banyak yang mempertanyakan.
Sebab, uang yang diinvestasikan tidak dapat digunakan.
“Sudah tiga bulan terakhir mulai bermasalah memang. Puncaknya sekarang ini. Penjualan pulsa listrik dan PLN sudah tidak bisa. Bulan lalu masih bisa, tapi dibatasi Rp 50 ribu maksimal,” ungkap salah seorang nasabah sebagaimana dilansir Prokal, Kamis (3/8).
Dia menduga investasi pulsa elektrik ini mirip dengan Dream for Freedom (D4F) yang juga berkasus hukum.
Awalnya, bermasalah sistemnya. Kemudian tidak aktif. Uang nasabah yang mengendap tak dapat dikembalikan.
“Pembayarannya itu ada tiga kategori. Misalnya, kami transfer Rp 75 juta, jangka 20 bulan sudah dapat keuntungan Rp 200 juta. Keuntungan itu diambil dari hasil penjualan pulsa atau dibelanjakan di websitenya tadi. Lalu, ada juga keuntungan karena merekrut orang jadi nasabah. Seperti MLM, karena sistem binary begitu. Banyak pejabat yang jadi nasabah yang ikut di Mi One itu. Bahkan, ada juga aparat hukum,” imbuhnya.
Dia menambahkan, ada PNS yang menggadaikan SK PNS sebagai modal mengikuti investasi itu.
Seorang nasabah lain yang ditemui media ini juga menyampaikan hal yang sama.
Dia menambahkan, saat ini, transaksinya tidak berjalan. Sebab, ada perbaikan sistem dan menajemen di kantor pusat yang ada di Jakarta.
“Sedang perbaikan memang. Baik sistem dan manajemennya. Sebenarnya tidak ada masalah juga. Itulah susahnya juga manusia, ketika rugi diumbar-umbar sampai mau lapor polisi. Tapi, waktu untung banyak, tidak ada suaranya. Nasabah yang paham pasti hanya diam dan bersabar,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) 1 Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muktar membenarkan adanya informasi tersebut.
“Memang banyak PNS. Saya juga sempat ditawari. Namun, saya heran kenapa untungnya banyak sekali. Sementara modal yang disertakan hanya sedikit. Rasanya tidak masuk akal juga,” ungkapnya. (oya/eza)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kegiatan First Travel Dihentikan, Ini Kewajibannya kepada Calon Jemaah Umrah
Redaktur & Reporter : Ragil