Waduh... 18.351 Siswa Terancam Tak Tertampung di Sekolah Negeri

Kamis, 07 Mei 2015 – 22:57 WIB

jpnn.com - SEKUPANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam memperkirakan sekitar 18.351 siswa dari tingkat SD sampai SMA tidak akan tertampung dalam tahun ajaran 2015/2016 mendatang. Itu terjadi jika orangtua siswa ingin mendaftarkan anaknya masuk sekolah negeri. 

"Kami sudah gambarkan dan melihat tidak berimbang lagi antara yang keluar dengan yang masuk," ucap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Muslim Bidin di Batam, Kamis (6/5).

BACA JUGA: Perbanyak Taman Ilmu Pengetahuan untuk Genjot Kemajuan

Ia merincikan jumlah siswa SD/MI sederajat yang terancam tidak mendapatkan kursi berjumlah 9.461 siswa. Sedangkan untuk tingkatan SMP/MTs 5.099 sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK berjumlah 3.791 siswa.   

Menurut Muslim setiap tahun pihaknya selalu dihadapkan dengan situasi ini. Untuk mengatasi membludaknya siswa tahun ini, pihaknya masih menggunakan cara lama. Yakni menambah jumlah murid di setiap kelasnya serta pemberlakuan sekolah dua tahap dalam sehari serta menambah ruangan kelas baru.

BACA JUGA: Guru Adu Jotos di Sekolah, Murid dan Guru Perempuan Menangis

"Masih pakai sistem lama. Kami akan menambah rasio perkelas dari 40 maksimal jadi 45 siswa perkelas. Itu salah satu langkah yang kami lakukan," ujarnya.

Muslim mengakui banyak jumlah siswa dalam kelas tahun ini sangat tidak ideal. Karena lokal akademik yang ideal jumlahnya hanya 25 siswa, sedangkan SMA atau SMK sudah maksimal 36 siswa.

BACA JUGA: Kemdikbud Pastikan Kunci Jawaban Unas SMP yang Beredar Palsu

"Pemberlakuan double shift juga masih dilakukan, walau sebenarnya tidak layak lagi. Kalau kita mengacu pada kurikulum 2013 sudah tidak layak lagi, salah satunya karena suasananya pasti sudah beda. Pagikan lebih segar," imbuhnya.

Muslim mengungkapkan sekitar 85 persen sekolah di Batam menggunakan double shift. "Tidak ada pilhan lagi kecuali double shift. Anak tidak sekolah atau anak sekolah tapi dengan kondisi seperti itu," beber Muslim.

Menurut Muslim masalah ini tidak akan tuntas karena persoalan terletak pada cara pandang masyarakat yang menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama.

"Kami mengharapkan kepada orang tua siswa yang mampu secara finansial, arahkan anaknya ke sekolah swasta," harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua puluh persen kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD, SMP, maupun SMA harus diberikan kepada masyarakat miskin, warga sekitar sekolah, serta siswa berprestasi non akademis. Kuota tersebut harus dijalankan secara transparan, diumumkan seperti halnya PPDB Online.   

"Sekitar 20 persen diambil dari jalur khusus. Sepuluh persen pelajar miskin (kurang mampu), lima persen pelajar yang berasal dari  warga sekitar sekolahan, lima persen lagi pelajar yang berprestasi non akademik," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhamad Yunus beberapa waktu lalu. (cr13/ray/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunci Jawaban UN SMP di Medan Bukan Versi Kemdikbud


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler