jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan minyak goreng.
Pasalnya, direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) melaporkan saat ini ada enam produsen migor yang berhenti produksi karena tidak mendapat pasokan CPO (crude palm oil).
BACA JUGA: Perihal Kelangkaan Minyak Goreng, Sultan Minta Pemerintah Evaluasi Izin Industri CPO
Oleh karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) untuk industri migor nasional ini mengalir dengan baik.
"Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman," terang Mulyanto dalam keterangan yang diterima JPNN.com, di Jakarta, Senin (7/3).
BACA JUGA: Lepas Ekspor Perdana Produk CPO, Bea Cukai Hadirkan Layanan Satu Pintu
Pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir, agar soal kelangkaan migor ini segera diselesaikan.
"Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadan," tegas Mulyanto.
BACA JUGA: Amin Ak: Pemerintah Harus Berani Umumkan Pelanggar DMO CPO
Pemerintah juga diminta memastikan agar aliran dari kuota DMO CPO yang dipatok pada harga sebesar Rp 9.300 per kilogram berjalan efektif, lancar mengalir masuk ke industri migor.
"Ini sudah enam produsen migor tutup. Jangan nunggu lebih banyak korban produsen lagi, dan kelangkaan migor semakin menggila," tandas politisi senior PKS itu.
Menurutnya, jika perlu dibentuk lembaga pengelola CPO DMO migor untuk memastikan aliran minyak sawit mentah ini lancar dan sehat.
"Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor ini sudah memadai, pascameletusnya perang Rusia-Ukraina," kata Mulyanto.
Mulyanto minta Menteri Perindustrian untuk buka suara dan bertindak mengatur industri minyak goreng ini.
"Menteri Perindustrian kita ini terkesan pendiam soal minyak goreng. Padahal masyarakat sudah lama teriak-teriak," ujar Anggota Komisi VII, dari Fraksi PKS DPR RI ini.
Menurutnya, ada ketidakkompakan antarkementerian sebagai sebuah tim nampak tidak kompak.
"Yang banyak bunyi dan obral janji-janji soal migor itu Menteri Perdagangan. Meski juga ditengarai tidak ditepati," ucap Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia