jpnn.com - JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah indikasi tidak netralnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Negeri Sipil (ANS) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, akhir tahun nanti.
"Ditemukan di daerah yang menggelar pilkada tahun ini, Sekda (Sekretaris Daerah) melakukan mobilisasi terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara). Bahkan di sebuah daerah, belum apa-apa 'kabinet' di pemerintahannya sudah disusun. Tentu miris melihat kenyataan ini," ujar anggota Bawaslu, Jumat (28/8).
BACA JUGA: Digertak Pak Buwas, Pansel Capim KPK Janji Bertindak Cermat
Menghadapi kondisi ini, Bawaslu kemudian menggandeng Komisi ASN, untuk turut serta mengawasi pilkada, khususnya terkait netralitas. Nasrullah meyakini langkah ini mampu membawa pilkada yang lebih baik. Apalagi sebelumnya Bawaslu juga sudah bekerja sama dengan PPATK, KPK, kepolisian dan sejumlah lembaga lain dalam mengawasi pelaksanaan pilkada.
"Jika memang nantinya kerja sama ini berlanjut, mungkin Bawaslu bisa fokus pada pengawasan terhadap peserta pilkada, sementara Komisi ASN fokus pada ASN," ujarnya.
BACA JUGA: Ssttt...Ada Satu Capim KPK Berstatus Tersangka di Bareskrim
Menurut Nasrullah, saat ini pihaknya masih terus menerima laporan maupun menemukan dugaan dugaan pelanggaran pilkada di lapangan.
"Bisa saja nanti setelah diinventarisir diserahkan beberapa daftar nama kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti," ujar Nasrullah. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Ayo Buruan! Polri Buka Pendaftaran Khusus Penyidik Pembantu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sedih! Sang Cangak Dirampas, Indonesia Ditampar Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi