jpnn.com, JAKARTA - Masih banyak masyarakat yang membuang air besar secara sembarangan, terutama di daerah-daerah.
Karena itu, gerakan 'Stop Buang air besar Sembangan' (SBS) yang digaungkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sangat penting.
BACA JUGA: Tragis! 11 Siswa Tewas Tenggelam Saat Kegiatan Susur Sungai
Kemenkes bahkan secara khusus mengundang kepala daerah dari 78 kabupaten/kota lewat kegiatan lokakarya yang digelar secara virtual, Kamis (14/10) kemarin.
Dalam kegiatan tersebut para kepala daerah menyatakan komitmen Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tidak akan terjadi lagi di 2024.
BACA JUGA: Pernikahan Seorang Anak dengan Tokoh Agama Akhirnya Batal Gegara Hal ini
Para kepala daerah juga berkomitmen 90 persen desa/kelurahan telah memiliki akses sanitasi yang layak di 2024.
Bertindak sebagai moderator dalam kegiatan kali ini Wiwit Heris dari SPEAK Indonesia, Bayu Wardhana (AJI), Oswar M Mungkasa (Bappenas) serta Imran Nurali (Kemenkes).
BACA JUGA: Sindir Langkah PD, Yusril Ihza Mahendra: Peradilan Pindah ke Kemenkumham ya?
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes R Vensya Sitohang menyebut pihaknya menargetkan seluruh masyarakat Indonesia mendapat akses sanitasi, bisa memperoleh air minum aman dan tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan pada 2024-2030.
"Dengan adanya komitmen pemimpin daerah dengan kebijakan dan strategi yang efektif merupakan kunci keberhasilan SBS atau Open Defecation Free (ODF)."
"Virtual meeting dengan perwakilan pimpinan dari 78 kabupaten/kota agar kegiatan Stop Buang Air Sembarangan (SBS) yang telah mencapai 60 persen, dapat lebih ditingkatkan secara cepat," ucap Vensya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi sekaligus Ketua Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Syarif Fasha menyebut pentingnya kepedulian dari pemerintah daerah untuk mencapai target yang disampaikan Vensya.
"Berdirinya AKKOPSI bukan perintah dan inisiatif dari pemerintah pusat melainkan mufakat dari beberapa wali kota dan bupati sebagai mitra pemerintah dalam menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan," ucapnya.
Menurut Fasha, Pemerintah Kota Jambi menyetop kebiasaan warga buang air besar di sungai dengan menyiapkan sarana dan prasarana di tempat umum maupun kediaman masing-masing warga.
Wali Kota Metro Lampung Wahdi Siradjuddin juga menyatakan pandangan senada.
"Dalam mencegah perilaku buang air besar sembarangan, kami membangun kesadaran dan menjelaskan efek buruk dari perilaku tersebut. Kami juga mengedukasi dan menyampaikan kemajuan pembangunan khususnya di bidang sanitasi lewat media," katanya.
Pemerintah Kota Metro Lampung juga memberikan penghargaan kepada perorangan maupun institusi yang bisa menjadi teladan bagi masyarakat luas.
Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin serta Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri juga berbagi pengalaman pada lokakarya 'Advokasi Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan' kali ini.
Untuk diketahui, SBS dilaksanakan menjadi satu kesatuan dengan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
STBM dijalankan dengan lima pilar kegiatan yang meliputi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.
Hasil monitoring STBM Smart Juli 2021, provinsi dengan tingkat pencapaian 80 hingga 100 persen diraih DI Yogjakarta, Sulawesi selatan serta Jawa Tengah.
Pencapaian antara 50 hingga 79 persen diraih Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Jawa timur.
Untuk provinsi dengan tingkat pencapaian di bawah 10 persen meliputi Sumatra utara, Gorontalo, Papua Barat, Papua serta Maluku.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang