jpnn.com - JAKARTA - Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yakin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini bakal rusuh. Organisasi sayap Partai Golkar ini meminta agar jadwal pilkada diundur saja.
”Kami minta diundur 2016,” ujar Ketua Umum SOKSI Ade Komaruddin pada konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (15/5).
BACA JUGA: Demokrat Genjot Elektabilitas Kader untuk Diusung di Pilkada
Pengunduran pelaksanaan pilkada untuk mengantisipasi terjadinya konflik horizontal. Ini akibat sengketa sejumlah partai politik. “Konflik tersebut pasti terjadi. Kami cuma ngingetin,” ujar politikus yang juga pentolan kubu Aburizal Bakrie itu.
Penyebabnya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyebut partai yang memegang SK Menteri Hukum dan HAM-lah yang diperbolehkan ikut pilkada. Bagi Golkar, SK Menkum HAM masih diperdebatkan. Mereka mengharuskan putusan yang inkrah. Namun, putusan inkrah tidak mungkin terwujud karena saat ini saja proses hukumnya masih di PTUN.
BACA JUGA: Aher: Jangankan Masyarakat, Saya Saja Kecewa
Sementara, jika harus islah, itu pun sulit. “Kalau islah gak nyampe gimana. Orang kalau mau damai kan gak bisa dipaksa,” tutur Ade.
Jika, Golkar tidak bisa ikut Pilkada, pasti keributan terjadi di daerah. Apalagi basis atau pendukung Golkar ataupun partai lain yang bersengketa (PPP) terbilang besar. “Dulu lancar-lancar aja dibakar ini itu,” sebut Ade.
BACA JUGA: Keluarga Korban Pembunuhan di Medan Datangi Propam Polri
Ade juga berharap agar revisi UU Pilkada disegerakan. Revisi hanya memasukkan pasal terkait pencalonan. Sebab, UU tersebut tidak disebutkan partai yang sedang bersengketa. “Pasti ada jalan. Dalam politik hal yang tidak mungkin jadi mungkin,” katanya. (Desyinta N/dio)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prasetyo Janji Tuntaskan Kasus Korupsi Damkar
Redaktur : Tim Redaksi